TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan dirinya tidak pernah setuju terkait adanya iuran sebesar Rp1 miliar yang merupakan syarat administrasi pendaftaran calon ketua umum Golkar.

"Soal polemik adanya iuran mulai 20 miliar sampai yang terakhir turun jadi 1 miliar, saya enggak setuju. Saya tidak setuju ada kontribusi," ujar Akbar Tandjung dalam diskusi terkait Munaslub Golkar di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Akbar mengatakan, sebaiknya para penyelenggara Munaslub Partai Golkar menggaet sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan untuk ikut berkontribusi atau memberikan sumbangan.

"Tapi kalau pada hari ini secara obyektif Golkar sedang mengalami kesulitan, ya kenapa tidak dibuka kesempatan, diajak seluruh stakeholder partai untuk berikan dukungan, sumbangan, termasuk juga dari Dewan Pertimbangan. Kalau diminta dari Dewan Pertimbangan kami pun bisa, kami urunan," kata Akbar.

Akbar mengatakan, apa yang disampaikannya tersebut bukanlah aspirasinya semata di Dewan Pertimbangan, namun sudah menjadi aspirasi mayoritas Anggota Dewan Pertimbangan.

"Saya sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan dan apa yang saya sampaikan itu pikiran-pikiran yang selama ini berkembang di linkungan para Dewan Pertimbangan. Jadi apa yang saya katakan boleh dianggap juga sebagai aspirasi uang hidup dan berkembang diantara para anggota Dewan Pertimbangan," ucap Akbar.