TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Munaslub Golkar di Bali mensyaratkan kepada semua bakal calon ketua umum untuk membayar sumbangan sebesar Rp 1 miliar.

Namun, sumbangan itu justru dianggap dapat menjadi preseden buruk bagi Golkar ke depan.

"Saya tidak setuju dengan adanya kontribusi itu (Rp 1 miliar). Kalau tidak punya kemampuan, kenapa tidak dilangsungkan di tempat lain?" kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung saat diskusi bertajuk "Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub" di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Dia mengatakan, dengan adanya syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi saat pergantian pimpinan di level daerah dengan besaran sumbangan yang bervariatif.

Dengan demikian, lanjut Akbar, kesan politik uang di tubuh Golkar akan semakin kental.

Meski demikian, Akbar mengatakan, preseden buruk itu dapat dihindari dengan mengganti lokasi penyelenggaraan Munaslub.

Menurut dia, banyak lokasi seperti di Jawa yang menyediakan tempat perhelatan Munaslub dengan biaya yang lebih murah.

"Kenapa tidak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Kenapa tidak dicari tempat yang biasa digunakan, misalnya asrama haji?" ujarnya.(Dani Prabowo)