TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada aparat TNI-Polri untuk meredam isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, kata Johan, Presiden telah sampaikan bahwa jangan sampai melanggar hak atau kebebasan berpendapat masyarakat.

"Presiden telah perintahkan Kapolri dan Panglima TNI dalam rangka untuk menghentikan atau upaya membangkitkan PKI tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti yang disampaikan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003," ujar Johan di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Johan mengatkan, Presiden Jokowi juga telah mendengar adanya pelaksanaan yang kebablasan yang dilakukan aparat dalam rangka meredam paham Komunisme tersebut.

"Memang ada masukan dari berbagai pihak yang mengatakan kepada Presiden ada sebagian aparat itu yang dianggap kebablasan dalam menterjemahkan perintah Presiden untuk menertibkan upaya kebangkitan PKI. Direspon juga oleh Presiden," ucap Johan.

Diketahui, sejauh ini aparat, baik dari unsur TNI-Polri telah mengamankan sejumlah kegiatan yang diduga mempropagandakan paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Namun, reaksi muncul dari sejumlah kalangan bahwa penindakan tersebut suatu kemunduran.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai, penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap hal-hal yang berbau komunisme bisa mengganggu ketenangan masyarakat.

Sebab, penindakan tersebut dilakukan membabi buta seakan atribut tersebut bermunculan dimana-mana secara serentak.

"Saya menyayangkan kalau ini masih diteruskan," kata Asvi saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Asvi menambahkan, lebih parah jika hal ini merembet ke daerah.
Menurut dia, saat ini di daerah sudah mulai dilakukan sweeping buku-buku yang berkaitan dengan tokoh kiri.

Padahal, buku dianggap mampu mengungkap sejarah masa lalu yang pada masa Orde Baru tak dapat dibaca.

"Ini kemunduran yang sangat besar kalau dilanjutkan," ucap Asvi.