Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menjelaskan, ormasnya telah melakukan hal yang menurutnya bisa membendung bangkitnya Partai Komunis Indonesia.

Pihaknya pun melakukan pemutaran film terkait pengkhianatan PKI kepada siswa Sekolah Dasar untuk memberikan pemahaman, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa.

"Kami melakukan apa yang bisa dilakukan, dengan memutar film secara serempak mengenai pengkhianatan PKI, karena anak SD (sekolah dasar) sekarang tidak mengerti PKI. Sedangkan di kampus, malah menonton film senyap," ujar Sobri, saat ditemui di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

Kemudian lantaran tulisan pada media Kompas, ia pun mendatangi Komnas HAM bersama para pendeta terkait dengan organisasi tersebut yang secara tegas meminta pemerintah untuk menyatakan permohonan maaf pada PKI.

"Kami dengan para pendeta mendatangi Komnas HAM terkait tulisan di Kompas bahwa Komnas HAM meminta agar pemerintah meminta maaf kepada PKI," imbuhnya.

Dengan suara lantang, ia menanyakan siapa pihak yang didukung oleh Komnas HAM,"Ini Komnas HAM Indonesia atau Komnas HAM-nya PKI?,".

Lebih lanjut ia pun mempertanyakan, saat umat muslim dibantai PKI, Komnas HAM hanya diam saja tanpa ada tindakan pembelaan apapun.

"Kenapa ketika umat muslim dibantai PKI, Komnas HAM hanya diam?, Kalau kita meminta maaf kepada PKI, maka sekalian saja pemerintah minta maaf kepada Belanda dan Jepang karena telah menjajah kita," tandasnya.

DPP FPI turut hadir dalam pertemuan yang digelar oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menghadirkan Persatuan Purnawirawan TNI-AD serta Organisasi Masyarakat anti PKI.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Ormas, yakni Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Purnawirawan Putra Putri Indonesia (FKPPI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pemuda Pancasila, Forum Umat Islam, dan beberapa ormas lainnya.

Sebelumnya, Dugaan bangkitnya PKI beberapa waktu menjadi polemik di kalangan tokoh politik hingga masyarakat. Tudingan tersebut muncul terkait adanya kegiatan diskusi, pemutaran film, serta penerbitan buku.

Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diduga akan memberi pengaruh negatif dalam upaya penyelesaian tragedi 1965 yang dilakukan oleh pemerintah RI.