Terkait Isu Komunisme, Menhan: Jangan Ada Pihak yang Memancing dan Membangkitkan Emosi
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan dirinya sudah mengingatkan agar tidak ada pihak yang memancing emosi terkait isu kebangkitan Partai K
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan dirinya sudah mengingatkan agar tidak ada pihak yang memancing emosi terkait isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal tersebut dijelaskannya saat menggelar pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI AD serta Organisasi Masyarakat anti-PKI.
"Saya disini tidak pilih kasih, tapi mengingatkan, saya berkali-kali mengingatkan jangan ada pihak-pihak yang memancing dan membangkitkan emosi," ujar Ryamizard saat ditemui di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia pun mengajak untuk melupakan kisah kelam tersebut dan membangun negara kesatuan secara damai.
"Yang dulu ya sudah, sekarang kita hidup damai membangun negara kesatuan dan landasannya pancasila dan UUD 1945," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, dirinya tidak ingin ada keributan dan pertumpahan darah terkait dengan isu bangkitnya PKI tersebut.
"Saya tidak ingin ada yang ribut, ada pertumpahan darah," jelasnya.
Ryamizard menjelaskan secara tegas bahwa Pancasila harus dijaga demi terwujudnya cita-cita bangsa.
"Saya yakin saudara semua masih peduli dan setia pada Pancasila. Saya tegaskan kembali, bahwa Pancasila harus kita jaga untuk mewujudkan cita-cita bangsa, menciptakan masyarkat adil dan makmur," katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Ormas, yakni Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Purnawirawan Putra Putri Indonesia (FKPPI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pemuda Pancasila, Forum Umat Islam, dan beberapa ormas lainnya.
Sebelumnya, Dugaan bangkitnya PKI beberapa waktu menjadi polemik di kalangan tokoh politik hingga masyarakat.
Tudingan tersebut muncul terkait adanya kegiatan diskusi, pemutaran film, serta penerbitan buku.
Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diduga akan memberi pengaruh negatif dalam upaya penyelesaian tragedi 1965 yang dilakukan pemerintah RI.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.