Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat Nilai Munaslub Golkar Jadi Ajang Adu Gengsi JK dan Luhut

Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo mengatakan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar ajang adu gengsi antara Jusuf K

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pengamat Nilai Munaslub Golkar Jadi Ajang Adu Gengsi JK dan Luhut
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Calon Ketua Umum Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso pada acara pengambilan nomor urut di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/5/2016). Nomor urut tersebut akan digunakan oleh calon ketua umum pada saat pemilihan di acara Munaslub Partai Golkar di Bali. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo mengatakan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar ajang adu gengsi antara Jusuf Kalla (JK) dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu, kata Andar, dapat dibuktikan dari dukungan yang diberikan kedua belah pihak berbeda.

JK dinilai mendukung Ade Komarudin (Akom), sedangkan Luhut dianggap mendukung Setya Novanto.

"Kita tahu, JK dan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) ini tidak cocok sejak awal di pemerintahan. Sekarang, keduanya menciptakan Proxy war di Golkar melalui Akom vs SN (setya Novanto). Ini sebuah pertaruhan martabat dan kuasa ekonomi politik," jelasnya dalam keterangan, Jakarta, Minggu (15/5/2016).

Dia menjelaskan hal itu sebagai tantangan serius yang perlu disadari segenap peserta Munaslub dan keluarga besar Pohon Beringin dengan adanya ancaman deadlock bahkan perpecahan kembali.

Menurut Andar, tidak seharusnya Pemerintah atau Presiden terlibat dukung mendukung kandidat ketua umum Parpol.

Berita Rekomendasi

Jika terjadi, maka pemerintah telah menyalahi fatsoen demokrasi.
Pemerintah seakan mengulang kekeliruan masa silam ketika terjadi relasi patron-klien antara penguasa-partai politik.

"Sebab, dalam relasi klientelisme itu yang terjadi adalah politik transaksional yang tidak sehat dan menyehatkan. Apalagi jika dukung mendukung pemerintah itu memicu friksi dan skisma politik," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas