TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan ingin partai politik tidak lagi membebani kerja-kerja eksekutif khususnya terkait pendanaan akibat tata kelola sistem yang buruk.

Lembaga antirasuah itu ingin agar partai politik menjadi satu entitas yang dikelola secara baik dan benar.

Untuk mewujudkannya, KPK mengumpulkan para kader politik dalam acara workshop 'Pendanaan Partai Politik' di auditorium. Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya menyasar tiga hal.

Pertama, sistem pendanaan partai politik yang berkelanjutan. Kajian ini akan menjadi kajian Direktorat Gratifikasi KPK.

"Sistem tersebut mengatur bagaimana partai politik memperoleh sumber dana yang cukup untuk melakukan mandat sesuai undang-undang dan dari sumber yang relatif lestari atau pasti," kata Pahala di hadapan para peserta, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Ke-dua adalah penerapan etik dan ke-tiga mengenai rekrutmen dan kaderisasi yang sehat.

Menurut Pahala, jika sudah selesai, tiga komponen tersebut akan disatukan dan dijadikan sebagai rekomendasi dan diserahkan kepada Pemerintah.

Kata dia, rekomendasi itu akan diharapkan menjadi suatu regulasi berserta implementasinya.

"Sangat kita harapkan respon yang positif datang dari partai politik terutama pendanaan, penerapaan etik serta penerapan kaderisasi yang sehat," kata Pahala.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif mengatakan kajian tersebut sangat penting mengingat peran partai politik yang sangat sentral.

Negeri ini tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya jika partai politik tidak dikelola secara baik.

Syarif tidak ingin lagi kader-kader partai terjerat kasus korupsi karena mengisi kas partai.

"Kalau kita sendiri belum tahu dari mana uang itu, bagaimana mengurusnya dan untuk apa saja kita belanjakan, agak susah. Yang susah itu kader-kader yang baik, bapak-bapak yang hadir di sini. Jadi memang masih banyak pekerjaan kita," kata Syarif.