TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rhoma Irama, menilai usulan pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Kedua RI, Soeharto, perlu dikaji secara proporsional.

"Jadi, harus dilihat dengan kaca mata itu (yang proporsional). Bukan dengan apriori (asumsi)," ujar Rhoma, Jumat (27/5/2016).

Menurut Ketua Umum Partai Idaman Rhoma, pada diri setiap orang pasti melekat kebaikan serta keburukan. Begitu juga dengan sosok Soeharto.

"Orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak punya ketidakbaikan, dan orang jahat bukan berarti tidak punya kebaikan," kata dia.

Penilaian terhadap diri seseorang, kata Rhoma, tergantung pada sudut pandang siapa yang melihat dan bagaimana melihatnya.

"Misalnya, pejuang nasional, bagi para penjajah itu tentu dianggap pengkhianat. Tapi bagi negara, itu adalah pahlawan," kata pria yang dijuluki Raja Dangdut itu.

Rhoma menyebut, sebagai presiden kedua RI, Soeharto cukup berhasil dalam bidang pembangunan.

Bahkan, di saat itu Indonesia berhasil swasembada pangan.

"Dalam beberapa hal, memang beliau, dikatakanlah, sebagai bapak pembangunan. Dari zaman keterpurukan ekonomi pada masa Soekarno kita kan sebagai negara yang miskin. Di bawah pimpinan Soeharto, kita bangkit menjadi negara yang mandiri. Kita bisa swasembada pangan waktu itu, nah itu satu prestasi," kata Rhoma.

"Kemudian, tingkat keamanan masyarakat dalam kehidupan, terjadi di zaman Pak Soeharto. Pada bidang agama, juga terbangun," katanya.

Sementara mengenai kekurangan Pak Harto, Rhoma menyebut, contohnya yakni korupsi.

Maka, menurut Rhoma, faktor-faktor itulah yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah jika ingin menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Sebelumnya, Munaslub Golkar mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Soeharto.(Fachri Fachrudin)