Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memberikan penjelasan terkait masuknya orang-orang yang pernah terjerat kasus hukum dalam kepengurusan 'Kabinet Akselerasi Kerja' yang dipimpin Setya Novanto.

"Semua langkah yang diambil, itu pasti berdasarkan aturan negara dan aturan Partai Golkar," ujar Idrus di Aula Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

Ia pun tidak mempermasalahkan status pengurus yang pernah terseret masalah hukum.

Menurutnya, siapa pun yang telah melewati proses hukum, boleh mengikuti proses politik di negara ini.

"Kalau ada yang terkait dengan masalah hukum, itu kita sudah berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015," katanya.

Dalam keputusan MK tersebut dikatakan Idrus, bagi siapa pun yang telah menjalani hukuman dari proses hukum yang ada, itu secara serta merta bisa mengikuti proses politik termasuk ikut Pilkada, Pileg, dan posisi-posisi lainnya, termasuk presiden.

Dengan begitu, lanjut Idrus, kader yang pernah bermasalah secara hukum bisa mengikuti proses politik tanpa jeda masa 5 tahun.

"Tidak ada masalah bagi teman-teman yang sudah menjalani hukum yang sudah lewat. Tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu itu ada jeda masa 5 tahun, dengan keputusan MK maka tidak ada lagi masa tunggu itu," katanya.

Partai Golkar hari ini mengumumkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2016-2019 yang dipimpin Ketua Umum Setya Novanto.

Acara tersebut digelar di Aula Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat.

Susunan kepengurusan Harian DPP Golkar dinamakan 'Kabinet Akselerasi Kerja' yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua Umum : Setya Novanto
Ketua Harian : Nurdin Halid
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian : Kahar Muzakir
Koordinator Bidang Polhumkam : Yorrys Raweyai
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Roem Kono
Koordinator Bidang Ekonomi : Airlangga Hartarto
Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan : Indra Bambang Utoyo
Koordinator Bidang Luar Negeri : Meutya Hafid
Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat : Agus Gumiwang
Koordinator Bidang SDA : Satya Widya Yudha
Koordinator Bidang Perdagangan dan Industri : Erwin Aksa
Koordinator Bidang Kemaritiman : Kapten Anton Sihombing
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatra : Nusron Wahid
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu II : Ahmad Hidayat Mus
Kepala Bidang Otonomi Daerah : Aziz Syamsudin
Kepala Bidang Pembangunan Daerah : Zainudin Amali
Kepala Bidang Kebudayaan : Tantowi Yahya
Keoala Bidang Hukum dan HAM : Rudi Alfonso
Kepala Bidang Media : Nurul Arifin
Kepala Bidang Pemenangan Pemili Sumatra : Andi Sinulingga
Kepala Bidang Pemenangan Pemilu Jakarta-Jabar : Agung Gunandjar
Kepala Bidang Pemenangan Pemilu Jateng-DIY : Bambang Soesatyo
Sekretaris Jenderal : Idrus Marham
Bendahara Umum : Robert J Kardinal

Hal yang menarik dalam acara tersebut adalah tidak terlihatnya Ade Komarudin (Akom) yang pernah menjadi pesaing terberat Setya Novanto dalam arena Munaslub Bali.

Secara mengejutkan, Akom ditempatkan pada jabatan Wakil Ketua 1 Dewan Pembina Partai Golkar.

Hingga acara berakhir, Ade Komarudin pun tidak terlihat hadir dalam acara tersebut.