Luhut dan Nusron Harus Tolak Jabatan di Partai Golkar
"Kalau dilihat kebijakan yang diambil Presiden harusnya diikuti bawahnya dengan tidak merangkap jabatan. Walau tidak ada kebijakan yang melarang itu s
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua anak buah Presiden Joko Widodo masuk sebagai pengurus DPP Partai Golkar.
Mereka diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.
Luhut diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.
Sementara Nusron sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I meliputi wilayah Jawa dan Sumatera.
Atas hal itu, Pengamat Politik dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto menilai kedua anggota Kabinet Kerja itu harus mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yakni, menolak jabatan itu agar tak rangkap jabatan di pemerintahan dan Partai Politik.
"Kalau dilihat kebijakan yang diambil Presiden harusnya diikuti bawahnya dengan tidak merangkap jabatan. Walau tidak ada kebijakan yang melarang itu semua," ujar Sunanto kepada Tribun, Jakarta, Senin (30/5/2016).
Secara etika pun kata dia, seharusnya tidak merangkap jabatan di pemerintah dan partai politik.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya mengatakan alasan utama keduanya dimasukkan ke dalam kepengurusan lantaran mereka merupakan kader Golkar yang memiliki konstituen yang jelas di daerah.
"Karena kapasitas dan kompetensinya, mereka dimasukkan untuk mengakselerasi program kerja di wilayah," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (30/5/2016).
Nurdin pun tak mempersoalkan jika keduanya harus rangkap jabatan.
Menurut dia, di dalam memanajemen kepengurusan, setiap orang tak perlu harus selalu hadir secara fisik.
Saat disinggung apakah pihaknya telah meminta izin kepada Jokowi untuk menempatkan mereka di kepengurusan, menurut Nurdin, itu menjadi tugas keduanya untuk menjelaskan kepada Presiden.
"Yang penting Golkar butuh beliau (Nusron dan Luhut). Izin itu urusan mereka," ujar dia.
Luhut menyatakan telah menolak posisi barunya di Partai Golkar itu.
Dia mengaku Presiden Jokowi sudah mengamanatkan kepada para menterinya untuk tidak rangkap jabatan.
Karena itu, dia lebih memilih fokus mengerjakan tugasnya di kabinet.
