Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan paripurna dari masa tugasnya pada Juli 2016 mendatang.

Namun hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan nama pengganti Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti ke DPR untuk menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Bahkan Presiden Jokowi belum memberi keputusan soal perpanjangan atau pergantian Kapolri.

Terbaca kesannya, Presiden Jokowi sangat berhati-hati dalam memutuskan nasib kursi Bhayangkara 1.

Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin melihat ada kesan tarik menarik atau tepatnya belum ketemunya Calon yang diinginkan Presiden dengan Partai pengusungnya PDI Perjuangan.

Pendiri Sidin Constitution ini menenggarai bisa jadi memang presiden masih sulit menerima Komisari Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) menjadi kapolri yang mesin utama pengusulnya adalah PDIP yang notabene partai Presiden sendiri.

"Bisa jadi memang presiden masih sulit menerima komjen BG menjadi Kapolri, yang mesin utama pengusulnya adalah PDIP yang notabene partai presiden sendiri."

"Jadi kalau situasinya masih sangat berat dalam penentuan kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti," ujarnya kepada Tribun, Selasa (7/6/2016).

Untuk itu katanya, masalahnya bisa jadi bukan masalah konstitusional menyangkut hukum dan keamanan serta ketertiban, membikin hingga kini belum ada sikap dari Presiden Jokowi mengenai penerus estafet kepemimpinan di Polri.

"Masalahnya bisa jadi bukan masalah konstitusional menyangkut hukum dan keamanan serta ketertiban. Namun masalah politik antara presiden dan partainya sendiri yaitu PDIP," tandasnya.

Sebelumnya anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpendapat berbeda. Ia menilai, ada tujuh jenderal bintang tiga yang layak dinominasikan sebagai calon kapolri.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, Kalemdikpol Komjen Syafruddin, Kabaharkam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius.

"Bila kepemimpinan Jenderal Badrodin tidak diperpanjang, maka Wakapolri Budi Gunawan sangat tepat untuk menduduki jabatan Kapolri," kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senin (23/5/2016).

Menurut dia, ada sejumlah alasan kenapa Budi dianggap paling layak. Pertama, mantan Kalemdikpol itu dinilainya cakap selama menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Badrodin.

Faktor lain yaitu keberhasilan Badrodin dan Budi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu.

"Dan tugas selanjutnya adalah melakukan pembenahan dan pembinaan berkesinambungan institusi kepolisian yang bekerja profesional dan baik," lanjut Masinton.