Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Presiden Ungkap Rencana Perombakan Kabinet, Wasekjen PDIP: Beliau Hanya Guyon

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menganggap Presiden Jokowi sedang guyon saat mengungkap rencana perombakan kabinet.

Presiden Ungkap Rencana Perombakan Kabinet, Wasekjen PDIP: Beliau Hanya Guyon
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat kunjungan ke kantor Tribun di Jakarta, Senin (25/4/2016). Kunjungan PDIP ke Kantor Tribun selain untuk melakukan silaturahmi juga mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menganggap Presiden Jokowi sedang guyon saat mengungkap rencana perombakan kabinet.

Presiden Jokowi mendadak ingat reshuflle kabinet saat memberikan sambutan di Haul ke-3 Taufiq Kiemas, Rabu (8/6) malam.

Namun, bagi politikus PKB, pernyataan Presiden dianggap serius, kemudian berharap mengganti tiga menteri di kabinet pemerintahan saat ini.

"Itu kan pernyataan spontanitas menjawab candaan ceramahnya ketua umum PBNU? yang mengatakan di antara menteri kabinetnya Pak Jokowi, belum ada orang NU," kata Basarah, Kamis (9/6/2016).

Presiden mengaku teringat reshuflle kabinet saat memberikan sambutan di Haul ke-3 Taufiq Kiemas.

Presiden Jokowi kemudian memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

"Sebelum melanjutkan saya klarifikasi pada pak kyai Sai Aqil mengenai menteri NU. Jadi diam-diam saya hitung ada enam (menteri) dari NU itu ada. Dari Muhammadiyah, Pak Haedar (ketua umum PP Muhammadiyah) enggak bertanya, saya enggak hitung. Saya jadi ingat reshuffle kalau seperti ini," kata Presiden Jokowi.

Kembali mengenai candaan tersebut merupakan sinyal reshuflle, Basarah menilai hal itu dikembalikan kepada orang yang menafsirkan dari sudut pandang tertentu.

"Tapi sekali lagi untuk menyangkut pelaksanaan reshuffle kabinet, menurut Undang-Undang Kementerian negara bahwa keputusan mengenai kapan, siapa, mengapa, siapa diganti siapa itu hak prerogatif presiden. Hak subjektif presiden," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, memiliki analisa lain. Presiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir telah mengirimkan sinyal reshuffle kepada partai pendukung pemerintah.

Sinyal itu, kata dia, seharusnya dimaknai dengan peningkatan kualitas kerja para menteri.

"Reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Tapi harus menjadi motivasi bagi kementerian yang kinerjanya kurang," kata Maman.

Ikuti kami di
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas