TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian akan membuat Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur soal bisnis anggota Polri.

Gagasan itu muncul setelah berkaca pada kasus anggota Polri bernama Labora yang dulu pernah disebut-sebut memiliki rekening gendut mencapai Rp 1,5 triliun dari hasil bisnisnya.

Menurut Tito, saat Polri masih bergabung dengan ABRI ada larangan anggota untuk berbisnis.

Barulah pada tahun 2000 Polri keluar dari ABRI lalu dibuat PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

"Sudah ada peraturan yang isinya anggota Polri dilarang berbisnis apabila berpotensi mengganggu keuangan negara, kedua bersinggungan dengan tugasnya, terakhir ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa di Polri. Di luar tiga poin itu boleh‎," ungkap Tito, Rabu (23/6/2016) saat fit and proper test di DPR.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini melanjutkan sejak ada PP itu banyak anggota Polri yang berbisnis termasuk Labora ‎yang bisnis di bidang BBM dan HPH.

Ke depan untuk mengatur bisnis para anggota Polri, Tito merasa perlu membuat Peraturan Kapolri.

Pasalnya, saat ini peraturan yang ada soal bisnis anggota Polri dinilai rancu.

"‎Saya mau buat mekanismenya di Itwasum dan Propam supaya dibuat satu unit yang tupoksinya melakukan uji kelayakan bisnis anggota. Jadi anggota yang mau bisnis harus mengajukan pemberitahuan lalu dilakukan uji kelayakan apakah melanggar atau berpotensi konflik atau tidak. Kalau setuju silahkan dilanjutkan bisnisnya kalau tidak ya dihentikan, dilarang," kata Tito.