TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian ‎secara tegas menolak dibentuknya Dewan Pengawasan Khusus bagi Densus 88 yang tugasnya memberantas terorisme.

Hal itu ‎disampaikan Tito di hadapan anggota Komisi III saat fit and proper test, Rabu (23/6/2016) di DPR RI.

Mantan Kapolda Papua ini beralasan pembentukan Dewan Pengawasan Khusus ‎bagi Densus 88 hanya akan membuang anggaran.

"‎Saya keberatan kalau dibentuk Dewan Khusus untuk mengawasi Densus karena kan kami berprinsip pada penghematan anggaran. Pemerintah menyuruh berhemat, jangan malah euforia dengan membentuk dewan khusus yang tidak perlu dibuat," tutur Tito.

Menurut Tito, saat ini sudah ada beberapa pihak yang mengawasi kinerja Densus 88 yakni Komnas HAM, Propam Polri, Irwasum Polri, Kompolnas, Komisi III dan media massa.

"Baiknya fungsi-fungsi ini saja dimanfaatkan, jangan buat dewan pengawas lagi.‎ Malah nanti jadi beban anggaran pemerintah," tambahnya.

‎Untuk diketahui, soal kinerja Densus 88 menjadi sorotan banyak pihak termasuk diantaranya para komisi III DPR RI.

Dalam fit and proper test Tito sebagai calon kapolri, masalah terorisme juga dipertanyakan.

Termasuk soal data mengenai 121 terduga teroris yang tewas di tangan Densus tanpa menjalani proses sidang.
‎