Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) meminta adanya informasi kecurangan yang dilakukan eks Teman Ahok diklarifikasi.

Ia menilai hal tersebut dapat mengancam eksistensi Teman Ahok.

"Itu menciderai demokrasi. Karena itu apa yang disampaikan dalam UU untuk mencalonkan diri melalui jalur independen jangan dikotori tangan yang tidak jujur," kata Romy di Gedung DPR, Jumat (24/6/2016).

Hal itu berbeda dengan partai politik.

Romy mengatakan pengelolaan parpol dilakukan secara transparan serta memiliki dokumen yang jelas.

Partai politik juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah.

"Sedangkan jalur independen ini kan diciptakan sendiri kondisinya oleh bakal calon," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Romy, klarifikasi harus segera dilakukan agar pencalonan tidak menjadi persoalan kedepan.

Ia juga meminta keterangan apakah pengumpulan KTP dengan bayaran tertentu termasuk dalam politik uang.

"Apa yang disampaikan selama ini dapat dukungan secara gratis, dan dukungan secara spontan, dan tanpa mobilisasi itu sama sekali berbeda dengan apa yang diceritakan," katanya.

Sejumlah mantan anggota Teman Ahok ‎mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan Teman Ahok terkait klaim keberhasilan mengumpulkan 1 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mereka adalah Paulus Romindo sebagai Penanggung Jawab (PJ) Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Kemudian, Dodi Hendaryadi, PJ Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Serta Richard, PJ Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan, mereka tidak terima dengan sebutan relawan yang diberikan Teman Ahok.

Selain tidak transparan dalam keuangan, mereka juga mengaku dipaksa untuk mengejar target KTP dengan bayaran tertentu.