TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkap tangannya Politikus Demokrat, I Putu Sudiartana yang duduk di Komisi III DPR makin menambah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.

"Semakin sering anggota partai, baik di tingkat nasional atau daerah, terlibat kasus suap atau korupsi, akan terus menambah ketebalan rasa tidak percaya masyarakat pada parpol," ujar Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, kepada Tribun, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Uniknya, lanjut Ray, setiap bentuk kritik masyarakat kepada parpol, seperti gerakan sejuta relawan, dibalas dengan sikap sinis parpol.

"Jadi betapapun ketidaksukaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol begitu tinggi, parpol tetap bisa nyaman bertengger. Maka, perilaku korupsi atau suap selalu marak," ujarnya.

"Itu seperti peristiwa buih di lautan. Sekali mengembang lalu kemudian hilang," ujarnya.

Dalam arti, jelas dia, satu orang anggota partai ditangkap, maka muncullah reaksi parpol yang seolah menyayangkan hal itu.

"Tapi, seperti buih, itu hanya pernyataan sehari atau dua hari. Selebihnya hilang dan parpol kembali abai pada anggotanya. Lalu kita akan melihat terus menerus anggota partai yang jadi pesakitan di tangan KPK," katanya.

Dia ingatkan bahwa ketidakpercayaan publik kepada Parpol telah terlihat dengan lahirnya inisiatif-inisiatif kritis dan partisipasi independen masyarakat dalam Pilkada-pilkada. Termasuk yang terlihat jelas dalam pilkada DKI.

Memang katanya, sejauh ini ada upaya parpol mempersulit kehadiran kandidat independen dalam pilkada dengan berbagai aturan teknis yang jelas makin rumit dan sulit umtuk dilaksanakan.

"Parpol membentengi ketidakpercayaan masyarakat yang makin membesar pada parpol dengan aturan-aturan yang menyulitkan lahirnya berbagai bentuk perlawanan atas dominasi sepihak parpol," katanya.

Dan parpol mengerti betul kewenangan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Yakni dapat membuat aturan yang bisa membentengi mereka dari ketidaksukaan masyarakat.

"Inilah salah satu faktor mengapa parpol kita sulit berubah. Kekuatan mereka saat ini berada di bawah UU yang membuat mereka senantiasa dapat eksis," katanya.

Sementara itu, ‎Peniliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai korupsi yang menjerat anggota dewan tak lepas dari dua hal.

Penyebab pertama adalah ketamakan dari si anggota dewan yang menginginkan uang instan untuk menambah pundi-pundi keuangannya.