TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan optimis pembangunan pangkalan induk pertahanan negara di pulau Natuna, dapat terwujud.

Bahkan, Luhut mengatakan, proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut China Selatan itu akan segera direalisasikan.

"Iya kami harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Kendati memastikan pembangunan pangkalan induk dalam waktu dekat, Luhut enggan merinci anggaran yang disiapkan pemerintah. "Anggarannya masak saya kasih tahu kamu," ucap Luhut.

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan Kepulauan Natuna sebagai home base (pangkalan induk) pertahanan negara di ujung terluar.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca kunjunganya ke kawasan Natuna bersama sejumlah menteri beberapa waktu lalu.

Rencananya, pangkalan induk itu akan dilengkapi fasilitas pesawat tempur, kapal perang, dan diisi oleh sejumlah pasukan elite dari TNI AL dan TNI AU.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa anggaran pertahanan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan-TNI saat ini akan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna.

Ryamizard sudah memerintahkan untuk disiapkan tiga kapal TNI AL, satu pesawat tempur, radar, dan rudal penangkis serangan udara.

"Sembilan bulan lalu saya ke sana (Natuna). Saya sudah tentukan ada tiga kapal, kemudian ada satu pesawat tempur," ujar Ryamizard.

Perbaikan dari sisi infrastruktur pun akan dilakukan pada pelabuhan dan pelebaran landasan pesawat tempur.

Selain itu, terdapat juga penambahan personel tentara dari marinir TNI AL dan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas).

"Kalau ada kapal berarti harus ada pelabuhannya. Landasan pesawat juga harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada marinir dan Paskhas," kata Ryamizard.

Sisa anggaran pertahanan lainnya, kata Ryamizard, akan digunakan untuk memperbaiki alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang umurnya masih belum terlalu lama, misalnya dalam penggantian suku cadang dan mesin kendaraan perang.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alat kelengkapan tempur. Menurut Ryamizard, banyak pesawat tempur Indonesia yang tidak memiliki rudal.

Pembelian tank dan alat komunikasi juga menjadi prioritas pertahanan saat ini.

"Anggaran kami kan sudah dipotong-potong. Anggaran yang ada juga untuk memperbaiki alutsista yang belum terlalu lama. Ada yang harus ganti mesin. Kedua, melengkapi pesawat tempur yang belum memiliki rudal. Kalau sudah lengkap semua, baru nambah. Begitu prioritasnya. Jadi, jangan sampai jadi besi tua," ucap dia.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI ialah untuk tahun anggaran 2017. Sebab, pemerintah memang memiliki anggaran yang terbatas.

Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun ke DPR