TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dengan penyanderaan WNI yang kembali terjadi.

Ia melihat kewibawaan pemerintah sudah tidak dihitung oleh kelompok bersenjata.

"Kenapa negara kita dilecehkan oleh orang atau kelompok," kata Kharis ketika dikonfirmasi, Senin (11/7/2016).

Kharis mengatakan pembebasan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Caranya, melalui diplomasi luar negeri yang terus ditingkatkan.

Kemudian, kewibawaan pemerintah harus diperhitungkan kelompok bersenjata.

Ia mengatakan wilayah rawan sudah dimiliki Indonesia.

Namun, seluruh wilayah laut tidak dapat diawasi selama 24 jam.

"Yang memungkinkan tingkatkan kewibawaan agar mereka menghitung," kata Politikus PKS itu.

Kharis juga telah mewanti-wanti pemerintah agar tidak menggunakan tebusan sebagai solusi pembebasan sandera. Sebab, kelompok bersenjata telah mengetahui pembayaran tersebut.

"Kalau di Filipina dilakukan Abu Sayyaf, maka mereka menghitung begitu. Kenyataannya ditebus juga. Komisi I prihatin dengan penculikan keempat da. Mereka enggak memperhitungkan kita. Kalau kita disegani, enggak mungkin ada pihak yang berani menculik WNI," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Anak buah kapal (ABK) WNI kembali jadi sasaran penculikan, kali ini terjadi di Perairan Sabah, Malaysia.

Polisi Diraja Malaysia mengabarkan pada Minggu (10/7/2016) bahwa tiga orang ABK WNI kapal tunda diculik sekelompok orang bersenjata.

Penculikan terjadi pada, Sabtu (9/7/2016) waktu setempat, setelah kapal tersebut dicegat oleh sebuah kapal berisi sekelompok pria bersenjata.

Saat itu, kapal tunda tersebut tengah membawa tujuh ABK dan berlayar di sebelah timur Sabah, Pulau Kalimantan.

Setelah para pria bersenjata itu menaiki kapal berisi ABK WNI tersebut, tiga orang dari tujuh ABK diangkut ke kapal para penculik.

Sebanyak empat orang ABK sisanya ditinggal begitu saja di kapal.