TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Seluruh jajaran Polri hingga ke tingkat Polda di seluruh Indonesia mengaku siap mengawal penuh pelaksanaan tax amnesty.

Demi mensukseskan tax amnesty, Polri mengaku akan bersinergi dan menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan OJK‎ agar tax amnesty sukses sesuai harapan.

"Kapolri sudah perintahkan agar kami, seluruh jajaran all out mengawal pelaksanaan tax amnesty ini. Terlebih kemarin sudah ada sosialisasi langsung dari Menteri Keuangan," tutur‎ Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya, Sabtu (30/7/2016).

Jenderal bintang satu ini berjanji akan berupaya sebaik mungkin agar para pelaku usaha merasa nyaman menjalankan skema tax amnesty yang berlaku di Indonesia.

"Seluruh jajaran Polri terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak, OJK‎ hingga Pemda agar tax amnesty ini sesuai target," katanya.

Sebelumnya, Jumat (29/7/2016) kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sore menyambangi Mabes Polri.

Selain Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi beserta OJK dan beberapa staf ‎turut menyambangi kantor dari Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Maksud kedatangan mereka ternyata atas undangan Tito yang meminta Sri Mulyani memberikan sosialisasi soal program pengampunan pajak atau tax amnesty pada jajarannya.

Selama beberapa jam, Sri Mulyani melakukan video Conference dengan para Kapolda se Indonesia soal pelaksanaan tax amnesty yang sudah berlangsung sejak dua pekan lalu hingga 31 Maret 2017.

"‎Sore ini kami mengundang Menteri Keuangan, Ditjen Pajak, komisioner OJK dan semua Kakanwil Pajak melakukan video Conference dengan seluruh jajaran Polda, dengan jajaran Kanwil pajak seluruh Provinsi, termasuk dengan perbankan di daerah. Intinya melakukan video conference bersama, sosialisasi tax amnesti," ujar Tito.

Tito melanjutkan pihaknya sudah memerintahkan para jajaran ‎untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai Tax Amnesti yang sudah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2016.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaku sangat senang mendapat undangan dari Kapolri sehingga bisa memberikan sosialisasi pada para kapolda se Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyempatkan diri memberikan gambaran soal mengapa pemerintah perlu melakukan kebijakan itu dalam konteks pengelolaan perekonomian nasional.

"Ini semua sesuai dengan keinginan presiden supaya perekonomian tetap terjaga, kesempatan kerja terbuka dan kemiskinan bisa diberantas‎," katanya.

Sri Mulyani menambahkan tahun ini ditargetkan sesuai Undang-undang, penerimaan sebesar Rp 1.532 triliun. Penerimaan ini adalah target besar dan cukup berat.

Sehingga demi mensukseskan dilakukan upaya tax amnesty yang bertujuan mengumpulkan Rp 165 triliun.