Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo sebelumnya, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera membentuk tim independen yang terdiri dari unsur Polri, TNI,dan BNN untuk mengusut cerita Freddy Budiman.

Tim tersebut juga harus melibatkan Haris sebagai orang yang pertama kali memberikan petunjuk soal keterlibatan institusi penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba.

Pembentukan tim independen tersebut dimaksudkan agar petunjuk dari Freddy tidak menguap dan hanya berujung pada kriminalisasi Haris Azhar.

"Presiden harus turun tangan dengan membentuk semacam tim independen dengan melibatkan Polri, TNI, BNN dan juga Haris Azhar," kata Benny.

Benny mengatakan, pengakuan Freddy kepada Haris terkait adanya aliran uang hingga Rp 450 milliar kepada BNN dan Rp 90 milliar kepada pejabat tertentu di Polri serta Bea dan Cukai jelas mengindikasikan ada permasalahan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut dia, hal itu yang seharusnya menjadi perhatian utama, bukan pada tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar.

"Perang terhadap narkoba tampaknya masih sebatas slogan," ujar Benny. Selain itu, Benny juga berpendapat, Presiden harus menunjukkan keseriusan dengan segera membersihkan aparat yang terlibat dalam bisnis narkoba tersebut.

"Jika aparat yang seharusnya berperang melawan mafia narkoba saja terlibat, bagaimana barang haram itu dapat diberantas," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan, informasi yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Haris Azhar, ditindaklajuti.

Tujuannya, agar informasi yang disampaikan terang benderang. Informasi yang disampaikan Haris merujuk kesaksian terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, yang menyebut ada keterlibatan TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional, di balik bisnis haram yang dijalankannnya. "Semua informasi harus diteliti," kata Kalla. (tribunnews/yurike/nurmulia rekso/kompas.com)