Selama ini, kata dia, dua aturan ini berbeda, maka untuk keserentakan kedepan perlu satu undang undang pemilu saja.

Kedua, Partai Golkar mesti identifikasi isu krusial untuk segera menjadi perhatian, misalnya sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan dengan mengatur beberapa regulasi penguatan untuk mengantisipasi persoalan politik uang.

Ketiga, mekanisme keserentakan antara pileg dan pilpres.

"Ini kaitannya dengan mekanisme pencalonan. Siapakah partai yg bisa mencalonkan Presiden dan wakil Presiden. Atau terkait kepesertaan pemilu," kata dia.

Keempat, soal penegakan hukum terkait dengan harmonisasi mekanisme yang sekarang berbeda beda.

"Dan masih banyak isu lainnya, namun itu beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi oleh Golkar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menginginkan agar UU bidang Politik yang akan dibahas di DPR lebih baik daripada yang sebelumnya.

Revisi UU bidang politik yang di dalamnya harus meliputi sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan pilpres, serta penyelenggaraan pemilu.

"Tim kajian UU bidang Politik Partai Golkar harus serius membahas revisi UU ini karena Pemilu 2019 akan dilakukan bersamaan antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden," kata politisi yang dikenal dengan sebutan Setnov ini.

"Saya berharap Tim Kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang sangat bermanfaat, bukan saja untuk Partai Golkar, tetapi juga untuk bangsa" katanya.