TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fadli Zon meminta pemerintah menjelaskan secara terang benderan soal dwi-kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

"(Pemerintah) jujur saja, mungkin itu hanya masalah administratif. Yang penting ada penyelesaiannya," kata Wakil Ketua DPR Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Jika pemerintah tidak jujur dan terus menutupi hal ini, persoalan ini akan terus gaduh karena polemik di masyarakat.

Ia meyakini yang sebenarnya terjadi hanyalah kesalahan prosedural dalam perekrutan menteri.

Presiden, tidak mengetahui bahwa Arcandra telah mengantongi paspor Amerika Serikat saat menunjuknya sebagai menteri.

Lulusan Texas A & M University ini dipilih jadi menteri pada Reshuffle (perombakan) kabinet Jilid II Juli lalu.

"Presiden tidak cermat melakukan rekrutmen terhadap menterinya. Jadi sebaiknya ada semacam Klarifikasi dari Presiden atau Mensesneg atau Seskab bagaimana sih proses rekrutmen ke yang bersangkutan sehingga bisa seperti ini," ucap Fadli.

Idealnya, lanjut Fadli, perekrutan menteri melibatkan Badan Intelijen Negara. Ia curiga proses tersebut tidak dilakukan sehingga pemerintah kecolongan.

"Pemerintah harus resmi menjelaskan soal ini," ucap Fadli.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto hanya menyebut bahwa Arcandra sudah melepas kewarganegaraan AS.

Wiranto sempat berjanji akan menggelar jumpa pers bersama Arcanda.

Wartawan sudah bersiap di Kantor Menko Polhukam namun jumpa pers tak kunjung dilakukan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang menemui Jokowi pada petang ini, tampak keluar dari pintu samping Istana.

Keduanya juga enggan berkomentar kepada media.