TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak nama muncul untuk mengisi kursi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah lengsernya Arcandra Tahar.

Bahkan berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, sudah banyak yang mengincar jabatan Menteri ESDM, mulai dari orang politik hingga profesional ingin merebut posisi tersebut.

Meskipun muncul pula desas-desus Arcandra Tahar akan kembali menjabat sebagai Menteri ESDM setelah mendapat kewarganegaraan Indonesia.

Berikut sejumlah nama yang digadang-gadang akan mengisi kursi Menteri ESDM:

1. Amien Sunaryadi

Kandididat kuat lainnya adalah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

Dalam penelusuran Tribunnews.com, Amien Sunaryadi adalah tamu pertama Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan catatan Tribunnews.com, Selasa (16/8/2016), Amien mendatangi kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta.

Saat itu, Amien katakan, agenda pertemuan itu hanya melaporkan struktur organisasi SKK Migas kepada Plt Menteri ESDM yang resmi bertugas mulai Selasa ini menggantikan Arcandra Tahar.

“Beliau (Luhut) kan jadi Menteri ESDM sementara. Jadi saya lapor ke beliau,” kata dia seusai pertemuan yang berlangsung kurang dari setengah jam tersebut.

Selama memimpin Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi tercatat sudah banyak melakukan terobosan dalam menata industri hulu migas lebih baik. Hal ini seiring perintah Presiden Jokowi agar ada wajah baru industri migas Indonesia.

"Pak Jokowi punya positif view dengan apa yang Pak Amien lakukan. Pak Jokowi berkali-kali bilang apa yang dilakukan akan membuat image baru soal industri migas," ucap Menteri ESDM Sudirman Said, ditemui di Gedung City Plaza Lantai P9, Jalan Gatot Subroto, Selasa (5/5/2015).

Saat itu, Menteri ESDM masih dijabat Sudirman Said, sebelum ia diresuffle Presiden Jokowi dan digantikan Arcandra.

Sudirman menegaskan, apa yang dilakukan Amien Sunaryadi di SKK Migas, banyak melakukan perubahan dan penataan di sektor hulu migas. Hal ini ujungnya akan membuat industri migas menjadi lebih baik lagi. Seperti diketahui, sektor migas merupakan salah satu sektor tempat bersarangnya para mafia migas.

"Saya sengaja sampaikan ke KKKS (perusahaan minyak) supaya nggak ada keraguan atas apa yang dilakukan Pak Amien ini tidak akan berhenti. Karena industri ini, baik BUMN dan swasta itu sekarang dihadapi perasaan bahwa bersih-bersih ini temporer (sementara). Tapi (bersih-bersih) ini akan terus berlanjut dan benefitnya sangat jelas bagi industri ini," katanya.

Sudirman menambahkan, selama 5 bulan dipimpin Amien Sunaryadi. Banyak perubahan disektor migas, bahkan untuk pertama kalinya tercipta sejarah tandatangan jual-beli gas (PJBG) langsung ke PLN, bukan lagi melalui transporter ataupun trader.

"Kemarin kita cetak sejarah karena ada tandatangan PJBG produsen langsung dengan PLN. Kepala SKK Migas datang ke PLN memberi solusi, mempertemukan pihak-pihak, sehingga PJBG bisa dilakukan langsung ke pembeli (PLN)," jelas Sudirman.

2. Dwi Soetjipto

Nama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto adalah calon pemimpin Kementerian ESDM yang akan mengisi kursi tersebut sepeninggal Arcandra yang diberhentikan dengan hormat per 16 Agustus 2016 lalu.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com, Dwi digadang-gadang menjadi calon kuat akan menduduki kursi yang sementara ini dijabat oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Plt Menteri ESDM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno, mengangkat Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) untuk masa jabatan 2014--2019, pada Jumat (28/11/2014).

Saat pengangkatannya menjadi Dirut Pertamina, Rini menjelaskan penetapan Dwi Soetjipto karena merupakan sosok yang dinilai dapat mempercepat transformasi di Pertamina.

"Pak Dwi putra terbaik bangsa dengan pengalamannya mengendalikan sebuah korporasi yang diharapkan mampu membenahi Pertamina. Pak Dwi sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat transformasi Pertamina untuk menjadi perusahaan kelas dunia, sistem transparan dari hulu hingga ke hilir," tegas Rini.

Dalam paparannya, Dwi menegaskan dalam waktu jangka pendek Pertamina harus menjadi ujung tombak untuk mewujudkan visi dan misi di bidang energi, peningkatan efisiensi dan produk dari hulu, bisnis dan hilir sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik.

"Mencegah dan menekan terjadinya kebocoran, review suplay chain dengan, dan mengelola dengan baik dan optimal," ujar Dwi, pada hari pengangkatannya oleh Menteri Rini.

Dwi meruapakan pria kelahiran 10 November 1955 di Surabaya, Jawa Timur adalah seorang eksekutif Indonesia.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Indonesia, perusahaan induk usaha semen nasional dengan operasi pabrik terbesar di Asia Tenggara.

Di bawah kepemimpinannya, PT Semen Indonesia mampu menyatukan Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa.

Melalui kerja visionernya untuk memperluas operasi BUMN Indonesia di Asia, PT Semen Indonesia sudah membuka pabrik di negara Vietnam.

Semen Indonesia menjadi BUMN pertama yang berstatus multinasional (multinational state-owned company) setelah pembelian pabrik Thang Long di Hanoi Vietnam.

Bahkan Pers dan komunitas korporasi di Hanoi, Vietnam, memberi nama bagi Dwi Soetjipto yaitu, Vu Van Qui atau Vu Vi Tho.

Sebelumnya, Dwi menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Gresik Persero sejak tahun 2005, kemudian pada awal tahun 2013 PT Semen Gersik Persero resmi bertranformasi menjadi PT Semen Indonesia Tbk.

Tahun 2009, Dwi Soetjipto meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Strategis dari Universitas Indonesia (UI).

Sebelumnya menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Andalas Padang, dan gelar Insinyur dari Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Untuk prestasi kepemimpinannya sebagai eksekutif korporasi dan sumbangsih terhadap pembangunan almamaternya, ia pernah dinobatkan sebagai alumnus terbaik dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA-ITS).

3. Pramono Anung

Selain nama Dirut Pertamina, penelusuran Tribunnews.com mendengar juga ada nama Politikus PDI-Perjuangan yang kini menjabat Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang disebut-sebut akan mengisi posisi Menteri ESDM.

Politikus PDI Perjuangan yang lahir di Kediri, Jawa Timur itu punya latarbelakang pendidikan sarjana di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (1982) dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) (1990).

Pada 11 Januari 2013, Pramono resmi menyandang gelar doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran.

Latarbelakang pertambangan pun pernah dijalaninya saat bekerja sebagai Direktur PT. Vietmindo Energitama, Vietnam (1979-1982).

Profile Pramono

Ia terlahir dari pasangan R Kasbe Prajitna dan Sumarni, Pramono Anung sebagai anak ke-3 dari 7 bersaudara.

Pram begitu ia biasa disapa adalah ayah dua putra yang mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha. Ia menggeluti dunia bisnis dengan banyak memangku posisi penting, misalnya direktur di PT Tanito Harum (1988-1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999).

Karier politiknya dirintis dari bawah dengan bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan total dalam pengabdiannya sebagai wakil rakyat.

Pada 2000, Pram berhasil menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, ia bertugas menggerakan roda partai hingga ke daerah-daerah.

Tahun 2005, Pram naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Sebagai Sekjen PDIP. Ia menjadi penggerak untuk memastikan semua organ partai bekerja memenangkan Megawati dalam Pemilu 2009.

Pram juga pernah terpilih menjadi tokoh pemimpin muda berpengaruh tahun 2008 versi majalah Biografi Politik. Banyak yang mengatakan penghargaan ini akan mendongkrak popularitas Pramono untuk maju sebagai capres 2009. Namun Pramono justru tak mau bermimpi.

Selain itu, Pramono juga pernah dilibatkan dalam tim khusus yang merancang pertemuan Ciganjur Dua. Pertemuan yang melibatkan Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999 lalu.

Saat itu sejumlah petinggi partai kala mengklaim bahwa pertemuan Ciganjur Dua itu akan diperluas hingga merangkul semua tokoh pro demokrasi. Setelah mengundang Sri Sultan ke kediaman Megawati di Teuku Umar dua bulan berikutnya, Pramono bersama Taufik Kiemas menemui Amien Rais di kediaman Amien di Kebayoran, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2009 Pram, ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI masa bakti 2009-2014, berdampingan dengan Marzuki Ali dari Fraksi Demokrat. Kiprah Pramono di DPR RI semakin mengukuhkan posisi PDIP sebagai partai besar di Indonesia, walaupun bukan partai penguasa, sekaligus menjadi pembuktian bahwa seorang Pramono Anung merupakan politisi yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kualifikasi sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Pada 11 Januari 2013, dia resmi menyandang gelar doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjajaran. Dia lulus dengan hasil cumlaude. Pramono berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Komunikasi Politik dan Interpretasi para Anggota DPR Kepada Konstituen Mereka."
Disertasi ini dibuat berdasarkan penelitian atas 21 anggota DPR terkait motivasi dan komunikasi politik dalam Pemilu 2009. Kini pada periode 2014-2019 Pramono kembali dipercaya menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

4. Satya Widya Yudha

Politikus Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha didorong untuk duduk di posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini dijabat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat sementara.

Adalah Wakil Ketua Komisi VII, Fadel Muhammad, yang pertama kali menyebutkan yang layak menggantikan posisi Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM yaitu Satya Widya Yudha.

"Satya itu bagus, dia kan termasuk yang digadang-gadang silahkan saja tidak apa-apa," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Fadel menilai, selain Satya masih ada anggota Komisi VII lainnya yang berpotensi untuk menggantikan Arcandra menjadi menteri.

Hanya saja, Fadel menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden.

"Banyak di komisi VII, banyak dari Demokrat ada, partai-partai lain ada. Cuma apakah presiden mau ambil dari partai kan belum tentu. Serahkan ke presiden," ujarnya.

Mengenai adanya kasus dwikewarganegaraan yang dimiliki oleh Arcandra, Fadel menegaskan bahwa dirinya sangat kecewa karena presiden tidak berhati-hati saat melakukan seleksi dan meminta agar cepat menunjuk menteri yang baru.

"Ya sama pemerintah yang mengadakan seleksi kita kaget kok bisa seperti begitu. Padahal kan ini kerja harus cepat. Ya sudah segera saja ganti yang lain. Cari juga profesional yang baru lah," kata Fadel.

Profile Satya

Satya Widya Yudha memiliki 23 tahun pengalaman di industri minyak dan gas bumi (migas) baik di dalam dan luar negeri.

Satya mengemban tugas sebagai anggota DPR periode 2009 – 2014. SW Yudha duduk sebagai anggota Komisi VII yang mengawasi dan menangani permasalahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek) dan Lingkungan hidup (LH).

Pada Tahun 2014-2019, ia kembali ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. Januari 2016, Satya Widya Yudha dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI.

Dia diangkat sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia untuk Pertemuan WTO Parlemen pada tahun 2011. SW Yudha juga aktif memimpin Kaukus Green Economy di DPR RI.

Satya menikah dengan Diah Ambarsari dan memiliki 2 anak.

Pendidikan

S1, Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya
S2, Oil and Gas Project Quality Management , Cranfield University School of Industrial and Manufacturing Science di Bedford, United Kingdom.

5. Dr. Arcandra Tahar

Arcandra merupakan menteri yang dicopot Jokowi gara-gara masalah kewarganegaraan.

Isu Acandra Tahar akan kembali menjabat sebagai Menteri ESDM setelah mendapat kewarganegaraan Indonesia mencuat.

Sebelumnya, karena memiliki dua kewarganegaraan, status Arcandra Tahar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kini menjadi tidak jelas.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut masalah itu harus diselesaikan.

"Harus diperjelas kewarganegaraannya, tentu nanti ada upaya untuk menyelesaikan," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Ia mengatakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, adalah seseorang yang punya kemampuan lebih di bidangnya.

Bahkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno disebut mengusulkan agar Pemerintah memberikan status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada Arcandra Tahar.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Freddy Harris ada mengatakan pemberian status kewarganegaraan tersebut agar Indonesia bisa memanfaatkan keahlian Arcandra.

"Karena jasanya dan ada kepentingan negara di situ. Arcandra ini punya paten yang akan nanti memberikan masukan kepada negara," kata Freddy saat dihubungi, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Selain itu, kata dia, Arcandra cukup ahli dalam menghemat keuangan negara walau hanya 20 hari menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya alam.

Menurut Freddy, Arcandra bisa memiliki lagi status WNI jika DPR cepat memberikan persetujuan rencana tersebut.

Freddy mengaku bisa Pemerintah bisa menyiapkannya dalam waktu satu pekan.

"Jadi itu yang akan kita tempuh. Prosedurnya Pemerintah akan sudah siap. Semua nanti DPR akan kita minta untuk berikan pertimbangan," ujar Freddy.

Profile Arcandra

Posisi terakhir Arcandra menjabat sebagai Presiden di Petroneering Houston di Texas. Perusahaan ini bergerak dibidang energi dan minyak. Ia memegang jabatan ini sejak Oktober 2013 lalu.

Sejumlah jabatan mentereng lainnya pernah diemban pria berusia 45 tahun ini. Ia pernah menjadi Principal Horton Wison Deepwater Inc sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2013. Juga pernah bekerja di AGR Deepwater Development System Inc, di Hydrodynamics Lead Floa TEC LLC dan berbagai perusahaan internasional lainnya.

Latar belakang pendidikan Arcandra Tahar adalah Teknik Mesin ITB. Setelah lulus, ia bekerja di Andersen Consulting agar bisa mengumpulkan uang untuk melanjutkan pendidikan S2nya di A&M University Amerika Texas. Tak berhenti sampai disitu, Archandra terus melanjutkan pendidikan S3nya di Amerika Serikat.

Bekal pendidikan itu, membuatnya berhasil memiliki paten di bidang offshore.

Biodata Dr Archandra Tahar

Nama Lengkap : Dr Arcandra Tahar

Pendidikan :
ITB Teknik Mesin : 1989 -1994
Texas A&M University Ocean Engineering : 1996 – 1998
Texas A& M Univeristy Ocean Engineering (Doctor of Philosophy) : 1998 – 2001

Riwayat Pekerjaan

Presiden Petroneering : 2013-2016
Principal Horton Wison Deepwater : 2009 – 2013
Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System : 2007-2009
Hydronynamics Lead FloaTec LLC 2006 – 2007
Peneliti Technip Offshore : 2001 – 2006
Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center : 1997 – 2001
Technical Advisor Noble Denton : 2000

Skill :
Product Development, Wave Basin Model Testing, Offshore Field Measurement, Deepwater Platform Design and Analysis (Spar, TLP and Semisubmersible), FPSO Analysis, Shallow Water Platform Design and Analysis (Buoyant Tower), Mooring Design and Analysis, Riser Design and Analysis, Naval Architecture, Hydrodynamics, Software Development, Asset Integrity Management, Wave Energy, Offshore Drilling.