TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite I DPD RI menyatakan keprihatinannya karena masih banyak anggaran di daerah yang terparkir di bank.

Padahal di satu sisi negara sedang mengalami defisit anggaran, tapi di sisi lain uangnya malah diparkir di bank, yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah.

Demikian disampaikan Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I dengan Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN) di Gedung DPD RI Jakarta, pada Rabu (24/8/2016).

Menurut Muqowam, banyak persoalan dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Pemerintah daerah lebih suka “memarkirkan” dana di Bank dari pada mengelolanya untuk membangun daerah.

Ia menilai, daerah perlu upaya lebih cerdas dalam mengelola anggaran untuk memajukan daerahnya.

“Faktanya banyak daerah yang nyata-nyata menyimpan uangnya mengendap di bank sampai senilai 214T, padahal negara lagi kurang uang,” ujarnya.

Melalui audiensi dengan PKKN ini kata Muqowam, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran terkait dengan dana desa untuk percepatan pembangunan di daerah.

“DPD meminta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program yang revolusioner dalam meningkatkan kebijakan ekonomi di daerah, karena sampai saat ini dana desa juga belum ada geliatnya,” kata Muqowam.

Senator asal DI Yogyakarta, Cholid Mahmud berpendapat diperlukan suatu buku panduan khusus yang dibuat untuk membuat pengelolaan dana daerah, dan dana desa sehingga dapat diaplikasihkan ke semua daerah dan lebih efektif.

“Sebab, ada lebih dari 70 ribu desa di Indonesia jika tidak ada panduan baku seperti bagaimana cara mengelola dana daerah mulai dari proses perencanaan sampai tahap akhir pertanggung jawaban, maka persoalan-persoalan akan selalu muncul,” ujarnya.

Sebagai informasi, dana-dana daerah yang masih tersimpan di Bank, Berikut rinciannya:

Provinsi 1. DKI Jakarta Rp 13,955 triliun, 2. Jawa Barat Rp 8,034 triliun, 3. Jawa Timur Rp 3,947 triliun, 4. Riau Rp 2,867 triliun, 5. Papua Rp 2,596 triliun, 6. Jawa Tengah Rp 2,467 triliun, 7. Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun, 8. Banten Rp 1,527 triliun, 9. Bali Rp 1,464 triliun dan 10. Aceh Rp 1,446 triliun.

Kabupaten 1. Bogor Rp 1,907 triliun, 2. Badung Rp 1,665 triliun, 3. Bandung Rp 1,653 triliun, 4. Bekasi Rp 1,545 triliun, 5. Malang Rp 1,510 triliun, 6. Tanah Laut Rp 1,397 triliun, 7. Kediri Rp 1,391 triliun, 8. Berau Rp 1,37 triliun, 9. Mimika Rp 1,37 triliun, dan 10. Nias Rp 1,313 triliun.

Kota 1. Medan Rp 2,273 triliun, 2. Surabaya Rp 1,851 triliun, 3. Tangerang Rp 1,633 triliun, 4. Cimahi Rp 1,524 triliun, 5. Depok Rp 1,313 triliun, 6. Semarang Rp 1,134 triliun, 7. Magelang Rp 1,107 triliun, 8. Tangerang Selatan Rp 1,032 triliun, 9. Serang Rp 948 miliar, dan 10. Mojokerto Rp 917 miliar.