Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi semua narapidana pengguna narkoba.

Menurutnya, selama ini rehabilitasi selalu dijadikan alasan pemerintah untuk meminta dukungan tambahan anggaran.

Dari data yang dihimpun, jumlah narapidana di seluruh Indonesia ada sekitar 126.819. Ditambah tahanan sekitar 192.996 orang. Diantara jumlah narapidana tersebut, 49,5 persen adalah napi dengan kasus narkoba.

Desmond menjelaskan, jumlah napi yang membludak itu bukan saja berefek besar pada anggaran makan. Tetapi juga sejumlah pos lainnya.

"Pos yang rajin diminta Kemenkum HAM kepada Komisi III DPR adalah pembangunan penjara," kata Desmon dalam sebuah diskusi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, dari APBN tahun anggaran 2010 hingga tahun 2015, biaya pembangunan ini mencapai angka Rp 4,233 triliun. Sedangkan untuk tahun 2016 pembangunan penjara menelan biaya Rp 715 miliar.

"Menjadikan pembangunan penjara sebagai solusi utama tentu tidak tepat, apalagi jika diingat APBN kita amat sangat terbatas," kata Desmond.

Untuk itu dirinya mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu lembaga yang mengurusi soal narkotika, untuk melakukan pendataan fasilitas-fasilitas negara dan rakyat mana saja, yang bisa digunakan untuk proses rehabilitasi medis juga rehabilitasi sosial.

"Sebelum pendataan di seluruh Indonesia ini selesai, sebaiknya jangan terburu-buru meminta anggaran untuk membangun fasilitas rehabilitasi. Pemerintah mengaku negara sedang kesulitan uang. Bagi DPR, lebih baik membangun fasilitas rehabilitasi ketimbang membangun penjara. Secara anggaran bisa lebih rendah. Secara kegunaan, bisa lebih memulihkan penyalahguna narkoba," kata Desmond.