TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebenarnya tidak harus diisi oleh pejabat kepolisian berpangkat jenderal.

Terkait dengan kenaikan pangkat Jenderal kepada Budi Gunawan sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang berharap hal itu tidak menjadikan BIN merasa lebih tinggi daripada lembaga lainnya, termasuk Polri.

"Kepala BIN-nya kan jenderal, tetapi tidak kemudian menjadi hegemoni atau membawahi misalnya Polri. Jangan sampai karena diangkat bintang empat kemudian lembaga itu di atas daripada Kapolri, itu jangan sampai terjadi," ujar Bambang saat dihubungi, Minggu (11/9/2016).

Bambang mengatakan, kedudukan BIN dengan lembaga lain sejajar, meskipun dalam tugasnya BIN berperan sebagai koordinator dari divisi intelijen yang ada di bawah lembaga-lembaga lainnya.

"Karena BIN itu kan lembaga sendiri. BIN harus mengkoordinasikan intelijen-intelijen saja lho ya. Kan di polisi ada intelijen, kejaksaan ada intelijen, TNI juga ada intelijen, kepala BIN harus mampu mengkoordinasikan dari bagian bagian tadi, termasuk bea cukai, kemendagri, imigrasi, itu semua harus dikoordinasikan," kata dia.

Maka dari itu, kata Bambang, Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang baru harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga dan institusi lainnya.

Dalam memgemban tugas, tambah Bambang, pengabdian BIN dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

"Bukan untuk rezim atau partai," kata dia.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Gunawan sebagai kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Bersamaan hal itu, Jokowi juga menaikkan jabatan Budi Gunawan dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi.