Anggota MPR Ingatkan Pilkada Itu Agenda Rutin Pemerintah
Pemilukada tidak perlu memicu perpecahan di masyarakat apalagi mengaitkannya dengan suku, agama dan ras.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR, Marsiaman Saragih mengatakan, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan agenda rutin pemerintah.
Karena itu, pemilukada tidak perlu memicu perpecahan di masyarakat apalagi mengaitkannya dengan suku, agama dan ras.
"Pilkada kan agenda pemerintah, ini agenda rutin untuk memilih pemimpin yang akan bekerja di daerah, bekerja untuk membangun dan mensejahterakan rakyat di daerahnya," kata Marsiaman saat menyosialisasikan 4 pilar di daerah pemilihannya, Kabupaten Kampar Povinsi Riau, Selasa (13/9/2016).
Kepada masyarakat yang menghadiri sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara itu, Marsiaman mengingatkan, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam NKRI yang berfalsafah Pancasila.
Tidak perlu terjadi perpecahan apalagi sampai menjurus kepada intoleransi karena disebabkan perbedaan calon yang akan dipilih masyarakat.
Kabupaten Kampar akan mengadakan pemilukada tahun 2017 untuk memilih bupati dan wakil bupati yang baru.
Marsiaman mengaku bangga karena suhu politik di daerah itu masih kondusif meski sejumlah tokoh sudah menyatakan siap sebagai calon dan partai politik sudah mulai memanaskan suhu politik.
"Masyarakat bisa memahami empat pilar itu dengan baik. Meski Kampar termasuk multi ras dan multi suku, tidak ada tanda-tanda perpecahan di masyarakat apalagi sampai menjurus intoleransi, suasananya kondusif," kata priaa yang juga merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Karena itu kata Marsiaman suasana kondusif itu harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua elemen masyarakat di Kampar.
"Sampai terpilih bupati dan wakil bupati yang baru, persatuan dan kesatuan di masyarakat tidak sampai pecah karena perbedaan calon," imbuhnya.