TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - “Pasifik penting bagi Indonesia dan Indonesia juga penting bagi Pasifik,“ demikian disampaikan oleh Delegasi RI pada agenda penguatan regionalisme kawasan Pasifik, Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mikronesia (11/9/2016).

Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Rabu (14/9/2016), pertemuan dibuka Ketua PIF yang baru, Presiden Federasi Mikronesia, Peter M. Christian, yang menggantikan PM Peter O’Neill asal Papua Nugini.

PFD merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian KTT PIF ke-47, 8-11 September 2016, yang mempertemukan 18 negara anggota dengan 17 negara mitra wicara/development partners PIF, salah satunya untuk mengkomunikasikan hasil KTT PIF yang tertuang dalam Komunike.

Berbeda dengan Komunike 2015, Komunike KTT PIF 2016, tidak mencantumkan adanya usulan untuk pengiriman misi pencari fakta.

Para Leaders sepakat bahwa isu Papua merupakan hal yang sensitif, untuk itu perlu menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia.

Merespon hal tersebut, RI tetap menolak dengan tegas campur tangan luar terhadap urusan dalam negeri Indonesia.

Adanya submisi tuduhan pelanggaran HAM Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan motivasi politik.

Berbagai tuduhan yang dilakukan selama ini pun tidak mendasar dan manipulatif, sehingga tidak perlu diakomodir.

Delegasi juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan bahwa RI merupakan bagian dari Pasifik secara geografis dan kultural.

Dapat diketahui bahwa sebanyak 11 juta dari 240 juta penduduk Indonesia memiliki latar belakang budaya Melanesia.

RI tetap berkomitmen untuk melakukan kerja sama konstruktif dengan PIF, dan RI juga secara strategis dapat menjadi jembatan antara Pasifik dengan Asia dan Samudera Hindia.

Sebagai penutup, delegasi Indonesia menyampaikan kepada forum bahwa sebagaimana tahun 2015, negara anggota PIF diundang pada Bali Democracy Forum, 8 – 9 Desember 2016.

PIF adalah forum kerja sama regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan integrasi, dengan menyatukan sumber daya setempat dan menyatukan kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik dan keamanan.