TRIBUNNEWS.COM, ENTIKONG - Upaya Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberantas pungli TKI non prosedural terus dilakukan. Dan agar upaya tersebut efektif, untuk yang ke sekian kalinya, BNP2TKI tandem dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalm rangka memberantas pungli dan biaya ekonomi tinggi (hight cost economy) akibat banyaknya pungutan di luar ketentuan.

Kali ini sasaranbya giliran kawasan perbatasan di Entikong Kalimantan Barat.

"Sebagaimana kita ketahui, salah satu pintu masuk TKI non prosedural selain Nunukan dan Batam adalah Entikong, Kalbar, dan tentunya lewat kota ini, Pontianak," tegas Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, di Pontianak Kalbar, Selasa (27/9/2016).

Nusron Wahid hadir bersama Gubernur Kalbar Cornelis dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam rangka koordinasi Poros Pelayanan dan Pemberdayaan TKI di Kawasan Perbatasan. Hadir juga Dubes Malaysia Herman Prayitno dan beberapa stakeholder lainnya.

Menurut Nusron, ketika TKI bisa lolos secara non prosedural dipastikan ada pungutan liar dan potensi korupsi yg dilakukan oknum pejabat di berbagai otoritas. "Sebab yang ngurusi TKI banyak instansi, tentunya juga beragam oknum dari multi instansi yang nakal. Enggak mungkin bisa lolos kalau tidak ada yang nakal, " ujarnya.

Nusron menegaskan, Negara harus punya komitmen yang kuat untuk mengatasi ini. Sebab masalah ini sudah menyangkut nasib nyawa orang dan martabat bangsa.

"Kita tidak ingin mereka berangkat ilegal, kemudian di negara penempatan nasibnya tidak jelas, terus dideportasi. Jangan sampai dikesankan kita tidak bisa ngurus warga kita. Karena itu kita harus cari akar persoalannya," tukasnya.

Menurut Nusron, salah satunya untuk menekan atau meminimalisir TKI nonprosedural adalah menekan biaya tinggi dan menghilangkan pungutan yang tidak perlu. Di sinilah, kata dia, BNP2TKI, meminta bantuan KPK.

"Sebab instansinya yang ngurus soal keperluan TKI ke luar negeri itu banyak dan egosektoral masih kuat semua," jelasnya.

Endingnya, jika biaya untuk penempatan TKI menjadi rendah, tentunya orang akan memilih jalur yang bener.

"Tugas kita adalah menjadikan keinginan TKI melalui jalur benar, dan pelayanannya harus cepat, mudah, dan aman. Ini tantangannya," pungkasnya.