TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan akan ada perubahan mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Nanti akan kita lewatkan langsung ke sekolah. Saya akan mohon presiden untuk kita salurkan lewat sekolah memakai data pokok pendidikan. Data pokok pendidikan itu daftar anak miskin yang sudah di sekolah. Ini penting jangan sampai mereka drop out kan," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/10/2016).

Muhadjir menjelaskan, selama ini penyaluran KIP melalui desa menggunakan data terpadu penanggulangan kemiskinan.

Daru data itu, KIP disalurkan desa kepada masyarakat yang terdata memiliki anak yang sudah bersekolah.

"Makanya ini kemarin agak rumit, karena itu sampai batas akhir Oktober itu nanti semua kartu yang beredar di desa itu, kita anggap sudah tidak berlaku, kemudian sisanya yang belum beredar kita ambil alih. Kita alirkan lewat sekolah berdasarkan data pokok pendidikan," ucap Muhadjir.

Mekanisme penyaluran KIP sebelumnya juga diragukan oleh Muhadjir lantaran data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipakai adalah data tahun 2011 yang diperbarui di tahun 2012. Data tersebut juga nyatanya tidak banyak yang diperbarui.

"Mau diberi bantuan ternyata sudah pada menikah dan memang juga ada yang memang tidak berniat untuk masuk sekolah. Misalnya sudah tamat SD, dia di area perkebunan teh, sudah merasa nyaman menjadi bekerja di perkebunan teh itu," ucap Muhadjir.