TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin mengakui praktik pungutan liar merupakan masalah sejak lama.

Hal itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polri terhadap oknum PNS Kementerian Perhubungan.

"Cukup menggurita di banyak tempat, menyangkut layanan publik. Gerakan itu gerakan yang konsisten dijalankan, jangan panas-panas tahi ayam," kata Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

"Panas-panas tahi ayam" istilah yang sering dipakai yang merujuk pada pekerjaan yang cepat tidak berlangsung lama.

Politikus Golkar itu mengingat saat era Orde Baru telah dilakukan pembersihan pungutan liar (Pungli).

Tapi, praktik tersebut masih terus berjalan. Ade Komarudin menegaskan terpenting saat ini terkait konsistensi serta sistem pelayanan publik di daerah.

"Dengan teknologi digital cukup canggih dan itu tidak memungkinkan bagi pihak yang melayani dan tidak melayani melakukan hal seperti kemarin," kata Ade Komarudin.

Ade Komarudin lalu mencontohkan saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dimana, kota tersebut sistem pelayanan publik sudah sangat terbuka.

"Disetiap desa jumlah pemasukan kepada pemda langsung terkomputerisasi, jumlah pengeluaranya juga sama. Jadi setiap saat pak bupati tinggal mengawasi dari handphonenya," kata Ade Komarudin.

Ade Komarudin pun mengingatkan kembali pentingnya sistem pelayanan publik agar tidak ada lagi celah terjadinya pungutan liar (pungli).

"Saya tahu Menpan RB memiliki gerakan cukup bagus, itu saja dilakukan dengan baik saya pikir akan menghasilkan sistem pelayanan publik yang tidak memungkinkan orang tidak lakukan pungli," ungkap Ade Komarudin.