TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

Atas pengangkatan Jonan dan Archandra, Institute for Essential Services Reform (IESR) berkomentar bahwa Presiden Jokowi hanya ingin mengakomodasi kepentingannya dan pendukung.

Apalagi selama ini posisi Wakil Menteri sudah dihapuskan di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Sepertinya posisi Menteri dan Wamen dibuat untuk mengakomodasi kepentingan Presiden dan kepentingan pendukungnya," ujar Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (15/10/2016).

Fabby pun melihat sosok mantan Menteri Perhubungan yang kini diberikan jabatan Menteri ESDM.

Bagi Fabby, Jonan tidak mempunyai pengalaman apapun di bidang energi.

Hanya saja, sisi positif yang ada dalam diri Jonan, imbuhnya, kredebilitas, integritas dan keberaniannya serta tidak mempunya konflik kepentingan di Kementerian ESDM.

"Paling tidak ada harapan tata kelola sektor ESDM bisa lebih baik. Mungkin ini yang diipandang Presiden sebagai aset untuk mengimbangi sosok Archandra yang sebenarnya kurang diterima oleh stakeholder," ujar Fabbya.

IESR justru terkejut dengan pengadaan posisi Wamen. Apakah memang dibutuhkan?

Kalaupun diperlukan, apakah Arcandra layak atau tepat menduduki posisi ini?

Mengingat kredibilitasnya sangat jatuh di mata stakeholder energi.

"Ini akan jadi beban di masa depan," katanya.

Menurut dia pula, dengan adanya Menteri yang kurang paham persoalan dan prioritas sektor energi, Wamennya seharusnya meskipun paham isu-isu energi dan kenal dengan para stakeholder, seharunya punya kredibilitas yang baik.

"Kualitas ini tidak dimiliki Arcandra, walaupun dia profesional di bidang migas," ujarnya.