Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada hari ini, Minggu (16/10/2016), Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi menggelar aksi kampanye yang bertajuk Let's Move for Food Sovereignty.

Kampanye yang juga diramaikan dengan flashmob ini, menuntut adanya kebijakan perdagangan bebas, dimana Indonesia juga turut terlibat.

Hal ini akan berpengaruh pada masifnya produk pangan impor ke dalam negeri karena tarif impor yg ditekan serta hilangnya kebijakan proteksi seperti subsidi bagi produsen pangan kecil.

"Situasi ini jelas membahayakan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri karena harus bersaing dengan produk pangan impor," kata Nisaa Yura dari Solidaritas Perempuan ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).

Ia juga menyatakan kekhawatirannya akan adanya kriminalisasi terhadap pemulia benih yang nantinya akan menyasar pada perempuan petani.

"Banyak peran pemuliaan benih yang dipercayakan pada perempuan petani yang lebih telaten dan teliti," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mencantumkan Kedaulatan Pangan sebagai agenda prioritas nasional yg harus direalisasikan.

Namun, menurut Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi, tafsiran presiden terhadap kedaulatan pangan hanya sebatas swasembada.

Alih-alih melindungi dan memberdayakan produsen pangan dalam negeri, Jokowi malah membiarkan 'food estate' dan alih fungsi lahan produktif semakin massif.

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi, terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Solidaritas Perempuan, Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, WALHI, SERUNI, AGRA, KruHA, KNTI, SatuDunia, SafeNet.(*)