TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, turut berkomentar terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK dua tahun terakhir terutama dari bidang hukum.

Politisi Demokrat ini menilai Presiden Joko Widodo seharusnya merumuskan secara tepat visi hukum pemerintah.

"Apakah kepastian hukum? Apakah kemaanfaatan hukum? Ataukah keadilan? Kalau mengutamakan kepastian dan kemanfaatannya, maka seperti sekarang hukum cenderung menjadi alat‎. Alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti tax amnesty," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Politikus Partai Demokrat itu menuturkan, ‎kepastian hukum adalah dalam hal melakukan eksekusi mati hendaknya tidak mmengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Menurutnya, jika pemerintah mengutamakan keadilan maka dalam kasus hukuman mati perlu dibentuk komite terlebih dahulu untuk mengevaluasi semua putusan.

"Komite itu dibentuk untuk memastikan tidak ada proses peradilan yang sesat. Hakim punya hak untuk berikan grasi, itu kalau mengedepankan prinsip keadilan," tutur Benny K Harman.

‎Menurut Benny, saat ini hukum masih memprioritaskan kepastian dan kemanfaatan hukum. Dikatakannya, penegakan hukum serta kepastian hukum dapat terwujud bila institusi penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan betul.

"Kalau‎ KPK kan kewenangannya eksekutif dia tidak di bawah koordinasi presiden, kalau yang di bawah koordinasi presiden kan kejaksaan dan kepolisian. Justru di dua sektor ini yang lemah," ujar Benny K Harman.‎