Kebijakan Satu Harga BBM dan Pembubaran Petral Jadi Poin Bagi Pemerintahan Jokowi dalam Bidang Migas
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menilai dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) berada di jalurnya.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Terlebih imbuhnya, jika Pemerintah segera meminta Freeport untuk membangun Smelter di Papua.
Jika hal itu terealisasi, lapangan kerja dan multiplier effect yang besar bagi ekonomi Papua akan tercipta.
"Sekaligus untuk memperkecil dan menghilanghan keinginan untuk pisah dari NKRI," katanya.
Sementara itu di subsektor kelistrikan, Kurtubi melihat elektrifikasi ratio meningkat.
Jumlah rakyat yang belum tersambung listrik sudah berkurang.
"Ada program 35.000 MW. Tapi ini masih belum cukup untuk mendorong percepatan investasi," jelas Kurtubi.
Menurutnya, seharusnya pemerintah dari sekarang sudah merencanakan membangun Pembangkit listrik 4 kali lipat dari kapasitas yang ada saat ini.
Yakni, 4 x 60.000 MW untuk memenuhi kebutuhan hingga 30 tahun ke depan.
Hal tersebut untuk mendorong Indonesia menjadi Negara industri maju pada tahun 2045.
Untuk itu mestinya Pemerintah supaya segera membuka peluang untuk dibangunnya pembangkit listrik tenaga Nuklir skala besar dengan merevisi Kebijakan Energi Nasional.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.