Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pimpinan Komisi VII DPR RI mengapresiasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berhasil merealisasikan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Papua.

Apalagi menurut Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, kesamaan harga BBM di seluruh wilayah NKRI sudah diamanahkan konsitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945.

"Itu tuntutan kami komisi VII sejak awal. Kita mengapresiasi kebijakan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat yang berulang kali sudah kami sampaikan kepada pemerintah," ujar Politikus Gerindra ini kepada Tribunnews.com, Rabu (19/10/2016).

Bahkan sesungguhnya dalam draft sementara Rancangan UU Migas, komisi VII DPR RI sudah bersepakat memasukkan pada satu pasal agar Pemerintah menjamin harga BBM termasuk Gas sama di semua wilayah Indonesia.

Bagi Gerindra yang ideologinya adalah pasal 33 UUD 1945, kata dia, melepas harga BBM ke mekanisme pasar adalah pelanggaran konstitusi.

Namun demikian Politikus Gerindra ini menilai semua pihak harus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar benar-benar terlaksana di lapangan.

"Saya agak khawatir atas pelaksanaanya," ucapnya.

Dia berharap betul jangan seperti pernyataan presiden menjelang bulan puasa yang lalu, dijanjikan harga daging pada bulan Puasa dan Idul Fitri akan ditekan pada Rp. 80.000,-/kg.

"Kenyataannya sama-sama sudah kita lihat dan rasakan, harga daging malah naik hingga disekitar Rp. 120.000/kg. Semoga tidak terulang," harapnya.

Selanjutnya ia memberikan catatan pada produksi minyak yang terus mengalami penurunan, sehingga menyebabkan impor terus bertambah.

Hal ini menguras devisa yang tentu saja berpengaruh kepada kestabilan rupiah.

Penerimaan negara baik dalam bentuk Pajak maupun PNBP dari sektor ESDM juga terus menurun. Disisi lain harga gas di dalam negeri bahkan termasuk yang termahal di dunia. (*)