TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo saat ini sedang menggalakan gerakan Sapu Bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) di Indonesia di semua kementerian dan lembaga negara. Hal tersebut untuk mempercepat kinerja birokrasi dan meningkatkan daya saing negara.

Dari data Transparansi Internasional Indonesia, praktek pungli paling banyak terjadi di badan kepolisian. Sedangkan diurutan kedua dan ketiga dimiliki oleh layanan pertahanan dan pendidikan.

"Badan kepolisian 75 persen pungli tertinggi pertama," ujar Anggota TTI Wahyudi di Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Menurut Wahyudi, adanya gerakan Saber Pungli bisa mendorong reformasi di bidang hukum. Sehingga masyarakat yang ingin menggunakan jasa dari negara tidak lagi terbebani dengan biaya yang ilegal.

"Reformasi bidang hukum digulirkan sekarang," ungkap Wahyudi.

Wahyudi menambahkan Saber Pungli dilakukan berkat bantuan pihak kepolisian. Namun ironisnya, kata Wahyudi, justru dari badan lembaga penegak hukum yang banyak terjadi praktek pungli.

"Data empiris menunjukan bahwa sektor publik hukum ini sangat rentan atas kejadian korupsi," papar Wahyudi.