TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pihak keluarga angkat suara atas sangkaan kasus korupsi penerimaan alat kesehatan (alkes) pada 2007 dan penahanan kepada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Mereka menduga kasus Siti hasil politisisasi.

Sebab, ada beberapa petinggi negara diduga terlibat kasus besar, tapi tak diproses seperti Siti.

Hal ini disampaikan adik sekaligus konsultan politik Siti Fadilah Supari, Burhan Rosyidi, saat membesuk Siti di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (25/10/2016).

Pihak keluarga merasa ada ketidakadilan dan politisisasi dalam penanganan kasus Siti oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, tak ada bukti jika Siti menerima gratifikasi terkait proyek Alkes 2007 dan telah lama perkara itu tak naik ke penyidikan.

Menurut Burhan, beberapa pejabat negara justru mempunyai kasus lebih besar dibandingkan kasus yang ditimpakan kepada Siti.

Namun, mereka tak diproses tuntas.

Apalagi, jasa-jasa yang dilakukan Siti di bidang kemanusian untuk negara jauh lebih besar dibandingkan jasa pejabat-pejabat tersebut.

Burhan menyebutkan nama Presiden Jokowi, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Ketua KPK, Agus Rajardjo.

Namun, Burhan tak menjelaskan secara rinci kasus atau masalah hukum dari para pejabat tersebut.

Justru Burhan menyebut Presiden Jokowi adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Siti Fadilah Supari, termasuk politisasi tersebut.

Sebab, Jokowi sebagai pimpinan negara dianggap pihak yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Siti Fadilah Supari juga menyampaikan dirinya merasa dikriminalisasi dan dipolitisisasi.

Bahkan, ia sampai meminta agar Jokowi sebagai pimpinan negara bersikap adil dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan oleh Burhan. (*)