TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak terima ditahan dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berencana mengirim surat kepada calon presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton.

Surat Siti untuk Hillary rencananya dikirim melalui Kedubes Amerika di Jakarta hari Senin (30/10).

"Hari Senin kita akan kirimkan surat untuk Capres Amerika, Hillary Clinton melalui Kedubes Amerika di Jakarta," ungkap kuasa hukum Siti Fadilah yakni Achmad Cholidin kepada Tribunnews, Sabtu (29/10).

Menurut Cholidin, konsep surat pengaduan ke Hillary dibuat sendiri oleh Siti Fadilah. Lalu Cholidin mengetik surat tersebut dalam bahasa Inggris dan kemudian ditandatangani Siti Fadilah. "Ibu mau ngasih tahu ini yang terjadi di Indonesia. Tidak salah tetapi ditahan," kata Cholidin.

Dijelaskan Cholidin, Siti Fadilah Supari belum pernah bertemu dengan Hillary Clinton. Kendati demikian, Hillary sempat ingin bertemu dengan Siti Fadilah perihal vaksin flu burung.

"Saat itu Hillary menjadi Menlu. Hillary menyukai pernyataan Ibu Siti, dan mencari-cari Ibu Siti, termasuk Barack Obama juga ikut mencari-cari Ibu Siti," paparnya.

"Malah saat Obama datang ke Indonesia, Hillary sudah telepon Bu Siti untuk ketemu. Dia sudah schedule ingin bertemu, tapi tidak boleh bertemu," tambah Cholidin.

Saat ditahan KPK Senin lalu, Siti merasa dikriminalisasi. Ia membantah pernah menerima uang haram dalam bentuk Mandiri Travellers Cheque (MTC) seperti yang dituduhkan kepada dirinya.

Apalagi, Siti mengaku hari ini diperiksa hanya sebatas konfirmasi.
KPK menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka korupsi alat kesehatan (alkes) buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005, pada April 2014.

Dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya, Siti Fadilah disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan Alkes I.

Pengadaan tersebut untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007.
Jatah yang ia dapatkan berupa Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri, dan akhirnya ditangani KPK.

Siti Fadilah dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 15, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 ayat 2 KUHP.

Adik sekaligus konsultan politik Siti Fadilah, Burhan Rosyidi menilai penahanan Siti sebagai upaya kriminalisasi. "Ini sudah pasti politisasi. Tidak ada hal lain lagi, ini kriminalisasi yang kejam kepada Ibu Siti Fadilah Supari," kata Burhan.

Sebelumnya, Siti pernah meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak dijadikan korban sebagai pengalihan isu atau untuk menutupi kasus besar yang sedang terjadi. Terkait hal itu, menurut Burhan, Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas penahanan Siti.

Sebab, Presiden seharusnya membela kakaknya tersebut karena tidak bersalah.

"Ibu sudah meminta agar tidak ditahan karena tidak bersalah. Tapi ini ditahan juga, Jokowi harus bertanggung jawab," kata dia.

Penangguhan Penahanan

Selain mengirim surat ke Hillary, Siti melalui kuasa hukum dan anak pertamanya berencana menyerahkan surat penangguhan penahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang menangani perkara pada Senin (31/10) besok.

Cholidin mengatakan, penangguhan penahanan dilakukan karena alasan kesehatan dan usia dari Siti.

Selain itu, alasan formil seperti melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, juga dipastikan dan dijamin tidak akan dilakukan. Adalah putri pertama Siti dan kuasa hukum yang akan menjadi sebagai penjamin dalam pengajuan penahanan menteri era Presiden SBY tersebut.

"Jaminannya anak pertama yang cewek, karena dia anak yang paling besar. Dia sayang bangat sama ibunya. Sampai-sampai saya ditelepon berkali-kali setiap hari, dia tanyakan apa Bu Siti sudah pindah kamar (sel) atau belum, dia khawatir sekali sama kesehatan ibunya," kata Cholidin.

Menurutnya, sejumlah syarat untuk pengajuan penangguhan tersebut telah diselesaikan, di antaranya wirayat medis dan rekomendasi dari rumah sakit perihal penyakit yang diderita oleh Siti.

Menurutnya, sejumlah syarat untuk pengajuan penangguhan tersebut telah diselesaikan, di antaranya wirayat medis dan rekomendasi dari rumah sakit perihal penyakit yang diderita oleh Siti. (tribunnews/Coz)