Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengajak tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengukuhkan komitmen keterbukaan publik untuk mewujudkan Jakarta yang terbuka dan tertib administrasi di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

Kedua lembaga negara ini mendorong gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih nantinya mampu menjalankan roda pemerintahan yang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Ketua KIP, Gede Narayana mengungkapkan komitmen ini penting untuk mewujudkan keterbukaan publik di pemerintahan Provinsi Jakarta sesuasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

"Komitmen ini baru kita lakukan pertama kali bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 untuk mewujudkan keterbukaan publik. Ingat Jakarta menjadi etalase politik dan pemerintahan nasional," ungkap Gede Narayana.

Sementara Ketua Ombudsman RI, Amzuliyani Rifai mengungkapkan komitmen bersama ini penting untuk menggugah peningkatan partisipasi publik.

"Di Austria yang warganya berjumlah sekitar 8 juta, laporan terhadap sistem pemerintahan ada 8.000. Sementara Indonesia yang warganya berjumlah 300-an juta hanya sekitar 6.000 laporan."

"Semakin banyak laporan bukan berarti sistem pemerintahan buruk. Semakin banyak laporan justru menekan angka korupsi," ungkap Amzuliyani Rifai.

Acara tersebut dihadiri oleh peserta Pilkada Jakarta Agus Harimurti, Sylviana Murni, dan Sandiaga Uno.

Selain itu hadir pula Ketua KPUD Jakarta Sumarno, Ketua Tim Sukses Agus Harimurti, Nachrawi Ramli dan anggota tim sukses Sandiaga Uno, M Taufik.

Sementara paslon nomor dua Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta Anies Baswedan berhalangan hadir.

Agus Harimurti dan Sandiaga Uno sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan publik di lingkungan Pemprov Jakarta.

"Kami mengapresiasi ajakan membentuk Jakarta yang terbuka dan tertib administrasi. Ini merupakan komitmen sejak awal kami menyelenggarakan clean and good government," ungkap Agus Harimurti.

Hal senada juga diungkapkan Sandiaga Uno.

"Saya rasa memang perlu untuk melakukan keterbukaan publik termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Ini bukan sekedar dorongan lembaga negara tetapi juga dorongan publik yang harus kita wujudkan," ungkap Sandiaga Uno.

Acara yang berlangsung pukul 19.00 WIB sampai 21.00 diakhiri dengan penandatanganan prasasti komitmen keterbukaan publik oleh unsur peserta Pilkada Jakarta, KPUD Jakarta, KIP, dan Ombudsmans RI.