TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tidak mendengar isu rencana makar (menjatuhkan pemerintahan) presiden RI Joko Widodo dalam aksi lanjutan 2 Desember mendatang,

"Siapa yang makar? Saya tidak dengar itu. Intelejen saya tidak dengar itu," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Menurutnya, isu makar yang dihembuskan saat ini seharusnya tidak pernah muncul ke permukaan.

"Siapapun yang makar, itu tidak boleh terjadi di negara ini. Tidak ada sejarah kita makar-makar itu," jelas Ryamizard.

Lebih lanjut, Ryamizard menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang berani melakukan makar terhadap presiden.

"Kita negara hukum, taat hukum, kalau terjadi, kita tindak tegas," katanya.

Sebagai seorang Menteri Pertahanan, ia siap 'meladeni' siapapun yang berani mengacaukan pemerintahan Jokowi.

"Menteri Pertahanan siap untuk menghadapi yang makar itu, siapapun," tegas Ryamizard.

Info Kapolri

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November 2016.

Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.

Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito.

Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.

Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.

"Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," kata Tito.