TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, khususnya pada 101 daerah yang melangsungkan Pilkada serentak 2017.

Sebab, masih banyak masyarakat yang tercatat sebagai pemilih pada Pilkada, belum merekam data untuk pembuatan KTP elektronik. 

"Ini kami evaluasi dengan Kemendagri, sejauh mana yang menghambat dan bagaimana jalan keluarnya," ujar Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga hari ini masih ada sekitar 1 juta orang di daerah yang melangsungkan Pilkada, belum merekam data untuk KTP elektronik.

Ia pun memohon partisipasi masyarakat tersebut untuk mau datang ke kantor dinas pendudukan dan catatan sipil (dukcapil) setempat, minimal untuk melakukan perekaman data.

"Dengan merekam data akan dapat surat keterangan yang bisa digunakan untuk menggunakan hak pilih (pada Pilkada)," tutur Tjahjo.

Sebelumnya, sebanyak 8 juta blangko KTP elektronik gagal dilelang akhir tahun ini.

Tjahjo sudah memohon maaf atas kegagalan lelang yang menyebabkan banyak daerah bakal kekurangan blangko KTP elektronik.

Tjahjo menuturkan, kegagalan tersebut lantaran belum ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis dalam lelang blangko KTP elektronik.