Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahlo Kumolo, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana akan mengubah sistem pertanggungjawaban lembaga inspektorat baik yang ada di pemerintah daerah maupun pusat.

"Inspektorat kalau di bawah irjen Kemendagri, gimana dia mau mengawasi saya? Inspektorat daerah dengan Gubernurnya gimana. Nanti sistemnya ingin saya ubah," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

Ia menginginkan inspektorat bertanggungjawab langsung ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau langsung ke presiden.

Mantan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, dengan diubahnya sistem pertanggungjawaban inspektorat, maka akan mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Wacana pengubahan pertanggungjawaban inspektorat sebelumnya juga digelontorkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Hal itu dikarenakan inspektorat saat ini tidak efektif melakukan pengawasan.

Ia mengusulkan inspektorat di pemda bertanggungjawab ke Inspektorat pusat di Kemendagri, sedangkan inspektorat Kemendagri bertanggungjawab langsung ke Presiden.

Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan serius mengusulkan pengubahan tersebut.