Demokrat Hormati Putusan Golkar Soal Pergantian Ketua DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Demokrat menghormati keputusan DPP Golkar. Hal itu terkait dengan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.

"Tentu kami juga menghormati apa yang menjadi urusan internal Golkar," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto melalui pesan singkat, Rabu (30/11/2016).

Didik mengatakan pergantian pimpinan DPR asal Golkar menjadi kewenangan sepenuhnya DPP serta Fraksi Golkar. Partai lain tidak akan mencampuri posisi tersebut.

Didik berpandangan setiap penggantian alat kelengkapan DPR yang pengusulannya menjadi kewenangan fraksi dan partainya masing-masing.

"Namun kami juga ingin memastikan bahwa prosesnya harus mengikuti mekanisme dan aturan main sebagaimana dimaksud dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Badan Musyawarah (Bamus) DPR akhirnya memutuskan Rapat Paripurna pergantian Ketua DPR digelar Rabu (30/11/2016) pukul 15.00 WIB.

Kesepakatan itu diambil setelah Bamus menggelar rapat mulai pukul 20.30-23.15 WIB di Ruang Pimpinan DPR, Selasa (29/11/2016).

Pimpinan Rapat Fadli Zon mengatakan rapat paripurna mengagendakan pembahasan surat presiden mengenai calon duta besar, surat DPD dan surat pergantian Ketua DPR oleh DPP Golkar.

"Tadi rapat dihadiri seluruh pimpinan fraksi. Seluruh fraksi hadir untuk rapat paripurna besok, Rabu pukul 15.00 WIB," kata Fadli Zon.

Fadli mengatakan surat yang akan dibacakan dalam rapat paripurna mengenai pemberhentian Ketua DPR Ade Komarudin. Kemudian, penetapan pengganti Ketua DPR baru yakni Setya Novanto.

"Ini sudah kita kaji sesuai mekanisme UU MD3, dan mengagendakan rapat paripurna besok," kata Fadli Zon.