TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan personil dari berbagai unsur pemerintah, pemerintah daerah, relawan, dunia usaha, lembaha non pemerintah, dan masyarakat bahu membahu terlibat dalam penanganan tanggap darurat pasca gempabumi 6,5 SR di Aceh.

Sebanyak 3.962 personil dari kementerian/lembaga dari BNPB, TNI, Polri, Kementerian PU Pera, Kementerian Kesehatan, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, dan lainnya membantu penanganan korban gempa di Kaupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen.

Hingga Sabtu (10/12/2016) siang, dampak gempa telah menyebabkan 101 orang meninggal dunia, dimana 92 korban telah terindentifikasi dan 9 orang masih dalam proses identifikasi.

Korban meninggal berasal dari Kabupaten Pidie Jaya 96 orang, Bireuen 2 orang, dan Pidie 3 orang.

Selain itu terdapat 857 orang luka-luka, yaitu 139 orang luka berat dan 718 orang luka ringan. Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan yang roboh.

Jumlah pengungsi terus bertambah karena masuknya laporan dari beberapa pos pengungsian. Tercatat 45.329 orang mengungsi yaitu 43.613 orang di Pidie Jaya dan 1.716 orang di Bireuen. Pengungsi di Pidie Jaya tersebar di 6 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pante Raja 1.478 orang, Meureudu 9.925 orang, Ulim 7.419 orang, Meurah Dua 7.194 orang, Trienggadeng 9.653 orang, Bandar Baru 4 orang, Bandar Dua 1.520 orang, dan Jangka Buya 1.474 orang.

Kerusakan bangunan meliputi 157 ruko rusak (108 roboh, 31 rusak berat, 3 rusak sedang, 15 rusak ringan). Sebanyak 11.668 rumah rusak meliputi 2.992 rusak berat, 94 rusak sedang, dan 8.582 rusak ringan. Bangunan masjid yang rusak sebanyak 64 unit dima 31 rusak berat, 2 rusak sedang, dan 31 rusak ringan. Begitu juga 88 unit mushola rusak, 7 unit meunasah rusak, 5 unit kantor desa, sepanjang 14.800 meter jalan rusak atau retak, dan 55 unit jembatan rusak.

"Meskipun ada kerusakan jalan dan jembatan. Namun tidak ada daerah yang terisolir. Semua masih dapat dilalui kendaraan. Aktivitas masyarakat sudah berjalan normal,' kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (10/12/2016).

Rapat koordinasi penanganan tanggap darurat terus digelar dengan berbagai pihak. Untuk mempercepat proses pendataan jumlah pengungsi, kebutuhan pengungsi dan pendataan rumah rusak maka pendataan harus dilakukan.

Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, dalam rapat koordinasi penanganan darurat di Pidie Jaya pada 10/12/2016 siang menyatakan, “Kami minta Posko Utama yang diketuai oleh Wakil Bupati Pidi Jaya untuk segera menginstruksikan gampong dan kecamatan untuk diaktifkan untuk pelaporan data ke posko. Kemarin para gampong dan kecamatan masih bingung apa yang harus dilakukan untuk pengorganisasian di titik pengungsian. Aktivasi posko yang paling utama dalah aktifkan gampong dan kecamatan di titik-titik pengungsian.”

Sementara itu Deputi Penanganan Darurat BNPB, Tri Budiarto, menyatakan, “Mengingat bencana terjadi di 3 kabupaten maka saya minta aktifkan posko di tiga kabupaten tersebut. Pastikan posko aktif. Fungsi komando dimainkan secara maksimal. Satu perintah, kendali, informasi, dan (harus valid satu pintu. Media center kehumasan sebagai pusat informasi dan analisis data harus dibidangi dengan kuat. Setiap hari harus ada rilis (official statement) untuk publik. Media center harus ditangani secara profesional. Fungsi komando provinsi harus menjadi penting karena ada tiga data dan tiga informasi dari tiga kabupaten.”

Untuk penanganan pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan selama masa tanggap darurat. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo, mengatakan, “Klaster SAR akan terus mencari dan menyelamatkan korban, khususnya di 13 lokasi. Sudah 8 lokasi di-reassessment. Selanjutkan akan dilakukan di 5 lokasi. Tugas kluster SAR tugas berikutnya membersihkan puing bersama Kementerian PU, TNI, dan relawan.”

Semua terus bergerak mempercepat penanganan dampak gempa. BMKG melaporkan hingga saat ini sudah terjadi 69 kali gempa susulan sejak gempa 6,5 SR pada 7/12/2016 pagi. Tren gempa susulan terus menunjukkan pelemahan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tidak terpancing isu menyesatkan.