TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini terkait dugaan suap di sektor kelautan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan kabar tersebut. "Ada kegiatan OTT. Terkait pengadaan di sektor kelautan," ujar Febri saat dikonfirmasi Rabu(14/12).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penyidik menangkap Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi. "OTT di Bakamla," kata Agus Rahardjo saat dihubungi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut terkait suap pengadaan kamera pencitraan jarak jauh yang terhubung dengan satelit.

Penyidik KPK turut menyita sebuah mobil Toyota Fortuner.Mobil tersebut kini berada di tempat parkir KPK. Nomor polisi mobil tersebut sengaja ditutup petugas. Mobil tersebut bernomor polisi B 15 DIL.

KPK juga menyita uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD) dalam penangkapan Deputi Bakamla Eko Susilo Hadi. Eko masih diperiksa intensif KPK terkait dugaan suap pengadaan di sektor kelautan.

"Dalam USD dan dolar Singapura. Jumlahnya belum dihitung," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Ada tiga orang yang diciduk KPK terkait suap pengadaan di sektor kelautan. "Ada di samping pihak yang menyuap ada stafnya Pak Deputi sendiri dibawa juga,"kata Alexander Marwata.

Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI AL, Ari Soedewo mengatakan bahwa Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi berasal dari unsur Kejaksaan.

"Bakamla ini kan banyak unsurnya, ada dari TNI, ada dari Polri dan kementerian dan lembaga lainnya. Deputi saya yang tertangkap ini posisinya dari unsur kejaksaan," jelasnya.

Bakamla, kata dia, saat ini sedang mengerjakan program pengawasan di wilayah laut Indonesia. Namun begitu, Ari mengaku tidak mengetahui apa yang telah dijanjikan deputinya sehingga dicokok KPK.

"Ini saya juga tidak tahu apa yang dijanjikan. Sama siapa saja beliau, ini juga saya masih belum ada informasi," tambahnya.

Ari juga belum mengetahui apa saja yang dibawa KPK saat melakukan operasi tangkap tangan tersebut. "Itu urusan KPK. Saya masih belum tahu apa yang dibawa dan apa saja barang buktinya," kata Ari.

Menurut Ari proyek pengawasan laut akan terus berjalan sesuai dengan target yang telah dijalankan pihaknya. Meski, kata dia, saat ini seorang bawahannya yaitu Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Eko Susilo Hadi ditangkap KPK di Kantor Pusat Bakamla.

"Iya harus jalan terus dong. Ini kan proyek sampai akhir tahun sebenarnya. Ini baru tahap pertama," jelasnya.

Proyek pengawasan yang dimaksud adalah pembelian Long Range Camera (Kamera pencitraan jarak jauh) untuk memantau adanya pergerakan di lautan dan akan terhubung dengan satelit yang ada. Dijelaskannya proyek tersebut sudah memasuki proses lelang dan direncanakan selesai pada akhir 2016 dengan anggaran Rp 400 miliar.

"Sudah ini sudah proses lelang, anggarannya kami minta awalnya Rp 1,5 triliun tapi hasil dari pemeriksaan BPK hanya memberi Rp 400 miliar dan ini sedang berjalan," kata Ari.

Ia juga membantah sudah bersikap abai terhadap apa yang telah dilakukan anak buahnya. "Bukan saya tidak mengingatkan, saya sudah mengingatkan, apalagi sekarang ini kami jadi satuan tugas Sapu Bersih Pungli,"ujarnya.

Ari menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Eko Susilo tidak diketahui dirinya. Ia mengaku tidak tahu apa yang telah dijanjikan anak buahnya terhadap pihak lain.Ari juga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, karena yang bersangkutan berasal dari unsur korps Adhyaksa. "Kami kan tergabung dari banyak unsur. Nah yang bersangkutan ini dari kejaksaan. Kami akan koordinasi dengan mereka," kata Ari. (eri k sinaga/amriyono)