TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Komisi V, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalanan di sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa yang banyak lubang dan longsor untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2017. Apalagi natal dan tahun baru kali ini bersamaan dengan musim libur panjang sekolah. Sehingga diperkirakan akan banyak warga masyarakat yang merayakan kegiatan tersebut di luar kota.

“Kementerian perhubungan dan kepolisian harus memastikan bahwa kondisi jalanan dan fasilitas mudik Natal dan Tahun Baru kali ini lebih baik daripada tahun lalu. Seperti halnya Idul Fitri, perayaan natal dan tahun baru harus menjadi momentum yang memberikan kebahagiaan kepada masyarakat yang merayakannya,” jelas Fathan dalam keterangan resmi, Selasa (20/12).

Dengan kondisi jalanan yang berlubang dan intensitas hujan yang sangat tinggi, para pemudik diharapkan lebih waspada. Apalagi sejumlah ruas jalan seperti di wilayah Pantura Jawa Tengah-Jawa Timur masih berpotensi mengalami genangan banjir.

“Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terus terjadi saat Natal dan Tahun Baru ini. Pengguna jalan mesti berhati-hati sebelum pemerintah melakukan perbaikan,” imbuhnya.

Untuk mengurangi potensi macet yang terus berulang, Fathan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan percepatan infrastruktur; baik jalan tol, penambahan jalur kereta api maupun pembangunan bandara di beberapa wilayah/kota, khususnya di pulau Jawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi.

Kedepan, lanjut Fathan, masyarakat harus diarahkan untuk lebih memilih angkutan umum daripada mobil pribadi saat mudik. Dengan tingkat daya beli dan kemampuan ekonomi yang semakin besar, kebutuhan moda angkutan seperti penerbangan dan kereta api akan semakin besar.

“Infrastruktur seperti inilah yang harus jadi prioritas pemerintah. Jika akses penerbangan semakin menjangkau daerah tingkat II, masyarakat tidak perlu repot bermacet-macet saat mudik. Ekonomi masyarakat juga akan semakin terbuka,” ujar Anggota Fraksi PKB dari Pemilihan Jawa Tengah ini melanjutkan.

Komitmen Komisi V DPR

Sebagai mitra Kementerian Perhubungan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi V DPR berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan besarnya anggaran Kementerian PUPR dan belanja infrastruktur dalam APBN yang disepakati oleh DPR.

Fathan mengungkapkan, di tahun 2016 anggaran kementerian PUPR sebesar Rp 97,1 triliun dan meningkat menjadi Rp 98,8 triliun pada APBN 2017. Namun, khusus untuk anggaran infrastruktur, APBN 2017 menetapkan belanja sebesar Rp387,3 triliun atau naik dari usulan yang sebelumnya disampaikan dalam nota keuangan 2017 sebesar Rp336,7 triliun.

“Infastruktur adalah kunci untuk memperkuat ekonomi dan menciptakan efisiensi, sehingga daya saing ekonomi kita semakin kuat. Namun, pembangunan infrastruktur juga harus mampu membuka wilayah-wilayah baru yang memungkinan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi di daerah semakin tinggi,” tegas Fathan, anggota DPR kelahiran Demak.