TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah membantah masuknya tenaga kerja asing dari China di Indonesia secara masif dan ilegal.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas penyebar isu yang tidak benar itu.

"Aparat kepolisian harus mencari siapa penyebar isu ini. Dia harus bertanggung jawab, jangan dibiarkan," jelas Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Baca: Polisi Telusuri Penyebar Isu Serbuan Tenaga Kerja China ke Indonesia

Namun sebaliknya, kata Idrus, jika isu tersebut benar maka pemerintah khususnya Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, harus bertanggungjawab atas masuknya gempuran tenaga kerja asing di tengah sulitnya pemuda mencari perkerjaan.

"Ini harus ditindak tegas.Kalau benar angka pengangguran masih tinggi di Indonesia. Dengan adanya tenaga asing ini maka akan mengganggu ketahanan nasional. Apalagi jika mereka yang masuk ke Indonesia ini memakai visa turis, bukan bekerja," tambahnya.

Baca: Jokowi Geram Dengar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China Serbu Indonesia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pagi ini, Jumat (23/12/2016) membuka acara Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Kawasan Karawang International Industry City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan keraguannya atas informasi bahwa ada jutaan pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia sepuluh juta, dua puluh juta itu yang ngitung kapan," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Informasi yang beredar tersebut tidak sesuai fakta, bahwa nyatanya pekerja Tiongkok yang bekerja di Indonesia jumlahnya tidak mencapai jutaan, hanya puluhan ribu.

"Hitungan kita 21 ribu (tenaga kerja). Sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ucap Presiden Jokowi.