TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korban bencana banjir di Bima, NTB akan mendapatan bantuan dari pemerintah.

Melalui Kementerian Sosial para korban banjir akan diberikan dana jaminan hidup sebesar Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta untuk korban yang rumahnya mengalami rusak berat.

Bantuan tersebut diberikan setelah masa transisi darurat menyesuaikan data assesment dari tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera).

"Jaminan hidup maksimal 3 bulan sebesar Rp 900 ribu dan isi huniannya maksimal Rp 3 juta," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat, Senin (26/12/2016).

Harry mengatakan Kementerian Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penanganan pengungsi, perlindungan sosial dan layanan psikososial.

Untuk penanganan awal, kata dia, Kemensos telah mengirimkan bantuan logistik sesaat setelah bencana berupa 1 tenda serbaguna, 10 tenda keluarga, 200 tenda gulung, 960 selimut, 480 matras, 480 paket lauk pauk, 32 foodware, 98 kidsware, dan 34 family kit.

"Nilai bantuan yang digelontorkan sekitar Rp980 juta," ujarnya.

Kemensos juga mengerahkan sebanyak 155 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berasal dari Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok.

Tidak ketinggalan, tim layanan dukungan psikososial dari STKS Bandung, TRC dan Team LDP Pusat diturunkan, serta Tagana terlatih sebanyak 11 orang.

Selain itu, tambah Harry, untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak telah dicairkan beras bantuan bencana dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton dan jika dibutuhkan akan ditambahkan CBP dari alokasi propinsi dan Kementerian Sosial.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Bima, Senin bersama Gubernur NTB,Muhammad Zainul Majdi meninjau secara langsung upaya penanganan korban bencana banjir.

Mensos juga meninjau Gudang Bulog dan memastikan ketersediaan beras untuk 6 bulan ke depan mencukup meskipun gudang Bulog di Kota Bima terendam banjir.

"Ketersediaan beras dari Dompu dan Sumbawa sangat cukup," imbuhnya.

Mensos juga langsung menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Dinsos, BPBD, TNI, Polda, Bulog, dinas terkait dan organisasi non pemerintah.

Salah satu keputusan penting, kata Harry dalam rapat tersebut adalah perlunya percepatan pembersihan lokasi yang terkena banjir, juga distribusi makanan dari Dapur Umum Lapangan harus dilakukan secara cepat.

"Baik bagi korban yang masih tinggal di pengungsian maupun yang sudah kembali kerumah masing-masing, mengingat mereka belum bisa melakukan aktivitas secara normal, karena rumahnya masih dibersihkan dari lumpur," Harry menjelaskan.

Bencana Banjir bandang yang melanda Kota Bima dan sekitarnya membuat sekitar 120 ribu masyarakat terdampak dan sebanyak 85 ribu diantaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Adhi Karyono mengatakan, kerusakan lingkungan dan hutan menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir bandang di Kota Bima.

Menurutnya, selain efek La Nina, di mana curah hujan terjadi saat semestinya musim kemarau, dan hujan dengan intensitas tinggi, faktor kerusakan lingkungan juga memiliki andil besar dalam bencana tersebut.

Kemensos dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana untuk menata lokasi di bantaran sungai dikembalikan peruntukannya sebagai jalur hijau, dan juga pengurukan sungai secara besar- besaran.

"Perlu ketegasan pemerintah, rumah yang tidak punya IMB akan dihentikan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini yang mendesak dilakukan ialah pembersihan puing-puing dan sampah yang masih berserakan di sejumlah titik di Kota Bima.

"Rapat semalam fokus bahwa hari ini besar-besaran bersihkan sampah di jalan utama," katanya.

Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik akan adanya banjir susulan. Menurutnya BMKG, kemungkinan hujan masih akan terjadi di Kota Bima.

Namun, pihaknya meyakini peringatan dini yang dijalankan pemerintah mampu diimplementasikan secara baik oleh masyarakat.

"Sekarang yang paling penting pascabencana adalah rekonstruksi terutama fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan pemerintah, serta rehabilitasi rumah penduduk," katanya.