Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Beda Pandangan Jokowi-JK dari Partai, Pengampunan Pajak hingga Pilkada

Banyak pihak yang berselisih paham dengan pemerintah, bahkan Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla sempat berbeda pendapat.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Beda Pandangan Jokowi-JK dari Partai, Pengampunan Pajak hingga Pilkada
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/Laily Rachev/Setp
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Memimpin Rapat Terbatas Membahas tentang Dosen Non PNS pada Perguruan Tinggi Negeri Baru di Kantor Presiden, Rabu (06/01/2016) TRIBUNNEWS.COM/Laily Rachev/Setpres 

Hubungan Joko Widodo dan Setnov akhirnya membaik, seolah-olah kasus "Papa Minta Saham" tidak pernah terjadi.

Setnov lalu berupaya mengambil kembali kursi Ketua DPR yang pernah ditinggalkannya dengan cara mengundurkan diri.

Pada 22 November ia sempat datang ke Istana untuk makan siang dengan presiden, sembari membahas soal niatnya untuk kembali menjabat ketua DPR.

Setelah pertemuan kepada wartawan ia mengatakan "Saya sudah sampaikan ke Presiden, dan Presiden juga semuanya itu beliau serahkan kepada partai. Beliau tidak ikut campur dan beliau tidak ikut memengaruhi."

Sementara itu reaksi berbeda yang disampaikan oleh Jusuf Kalla.

Sebelum Setnov menyambangi Presiden Wakil Presiden kepada wartawan mengatakan "Kalau diingat Setya Novanto kan yang minta berhenti jadi ketua."

Selain itu Jusuf Kalla yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Setnov seharusnya tidak bisa dijadikan dasar untuk ia kembali menjabat Ketua DPR.

Berita Rekomendasi

Pada 30 November Setnov akhirnya kembali dilantik menjadi orang nomor satu di DPR.

2. Archandra Tahar
Di tahun 2016 ini Indonesia sempat digaduhkan soal blok Masela. Hal itu dipicu antara lain oleh konflik antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim), Rizal Ramli, soal bagaiamana seharusnya blok Masela dikembangkan.

Konnflik tersebut berakhir setelah Presiden memilih untuk ikut saran Rizal Ramli, untuk membangun kilang minyak di darat atau istilahnya onshore.

Konflik tersebut juga berakhir karena baik Sudirman maupun Rizal sama-sama terdepak dari kabinet.

Namun berakhirnya konflik ternyata tidak membuat kegaduhan berakhir. Presiden Joko Widodo menunjuk Arcandra Tahar, ahli perminyakan yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat (AS).

Arcandra Tahar adalah orang yang memberikan masukan kepada pemerintah soal pengembangan blok Masela di darat.

Setelah dilantik baru ketahuan ternyata Arcandra Tahar sempat menerima paspor AS, atau dengan kata lain menerima status kewarganegaraan AS.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas